Dashboard

Tahun Anggaran : 

TARGET DAN REALISASI ANGGARAN

Chart will load here Chart will load here

PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA

Chart will load here Chart will load here

REALISASI OUTPUT

Chart will load here

POHON KINERJA

  • 1. Peringkat komposit efektivitas kelembagaan nasional
    • 1.1. Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan nasional (Balaks)
      • 1.1.1. Jumlah bahan rekomendasi penataan K/L Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan difinalisasi (Asdep5D2)
        • 1.1.1.1. Persentase usulan penataan kelembagaan K/L bidang PMK yang dilakukan analisis/asesmen (Bid APKK PMK)
          • 1.1.1.1.1. Persentase bahan koordinasi penataan kelembagaan K/L bidang PMK (Subid PKK PMK)
          • 1.1.1.1.2. Persentase bahan penataan kelembagaan K/L bidang PMK (Subid AK PMK)
        • 1.1.1.2. Jumlah K/L bidang PMK yang diaudit/dievaluasi (Bid APKK PMK)
          • 1.1.1.2.1. Jumlah bahan koordinasi evaluasi K/L bidang PMK (Subid PKK PMK)
          • 1.1.1.2.2. Jumlah bahan evaluasi K/L bidang PMK (Subid AK PMK)
      • 1.1.2. Jumlah rekomendasi K/L bidang perekonomian, kemaritiman dan investasi (Asdep4D2)
      • 1.1.3. Jumlah rekomendasi penataan K/L bidang Polhukam (Asdep3D2)
      • 1.1.4. Persentase K/L bidang perekonomian, kemaritiman, dan investasi yang peringkat efektivitas kelembagaannya pada kategori ”cukup efektif” (Asdep4D2)
      • 1.1.5. Jumlah kebijakan mengenai pengukuran indeks kelembagaan dan tata laksana (Asdep1D2)
      • 1.1.6. Jumlah instansi pemerintah bidang perekonomian, kemaritiman dan investasi yang menetapkan proses bisnis (Asdep4D2)
      • 1.1.7. Jumlah instansi pemerintah bidang Polhukam yang menetapkan proses bisnis (Asdep3D2)
      • 1.1.8. Jumlah laporan evaluasi kelembagaan dan tata laksana nasional (SesdepD2)
      • 1.1.9. Jumlah K/L Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menetapkan proses bisnis (Asdep5D2)
        • 1.1.9.1. Jumlah K/L Bidang PMK yang menetapkan proses bisnis (Koord APKTL PMK)
      • 1.1.10. Jumlah kebijakan mengenai LPNK (Asdep1D2)
    • 1.2. Persentase Instansi Pemerintah yang peringkat efektivitas kelembagaannya pada kategori "cukup efektif" (Balaks)
      • 1.2.1. Jumlah rekomendasi kelembagaan Lembaga Non-Struktural (Asdep1D2)
      • 1.2.2. Persentase usulan K/L yang peringkat efektivitas kelembagaannya pada kategori ”cukup efektif” (Asdep5D2)
        • 1.2.2.1. Persentase Instansi Pemerintah Bidang PMK yang struktur dan proses organisasinya dievaluasi (Bid APKK PMK)
          • 1.2.2.1.1. Persentase hasil evaluasi struktur dan proses organisasi K/L bidang PMK yang diverifikasi (Subid PKK PMK)
          • 1.2.2.1.2. Persentase hasil evaluasi struktur dan proses organisasi K/L bidang PMK yang diverifikasi (Subid AK PMK)
      • 1.2.3. Persentase K/L/D bidang Polhukam dan Pemda yang peringkat efektivitas kelembagaannya pada kategori ”cukup efektif” (Asdep3D2)
    • 1.3. Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan penyederhanaan birokrasi (Balaks)
      • 1.3.1. Jumlah kebijakan mengenai mekanisme kerja organisasi pemerintah (Asdep1D2)
      • 1.3.2. Jumlah kebijakan mengenai penyederhanaan birokrasi (Asdep1D2)
  • 2. Persentase K/L/Pemda dengan indeks maturitas SPBE "Baik" ke atas
  • 3. Indeks SPBE Nasional
    • 3.1. Indeks SPBE nasional (Balaks)
      • 3.1.1. Jumlah K/L/Pemda yang dievaluasi penerapan SPBE (Asdep2D2)
      • 3.1.2. Jumlah kebijakan tentang arsitektur SPBE (Asdep2D2)
      • 3.1.3. Jumlah kebijakan tentang penerapan SPBE (Asdep2D2)
      • 3.1.4. Jumlah laporan hasil evaluasi SPBE (Asdep2D2)
    • 3.2. Persentase K/L/Pemda dengan indeks maturitas SPBE "Baik" ke atas (Balaks)
      • 3.2.1. Jumlah K/L/Pemda yang memperoleh predikat SPBE "Baik" (Asdep2D2)
  • 4. Indeks Profesionalitas ASN Nasional
    • 4.1. Indeks Profesionalitas ASN Nasional (skala 0 – 100) (SDMA)
      • 4.1.1. Jumlah IP yang melakukan penegakan disiplin ASN (Asdep5D3 (baru))
      • 4.1.2. Jumlah rekomendasi penerapan kebijakan IPA (Asdep5D3 (baru))
  • 5. Indeks Sistem Merit Manajemen ASN Nasional
    • 5.1. Persentase IP yang telah menyusun standardisasi jabatan dan kompetensi (SDMA)
      • 5.1.1. Jumlah Instansi Pemerintah yang telah menetapkan Standar Kompetensi Jabatan (Asdep 1 D3 (baru))
      • 5.1.2. Jumlah Kebijakan tentang standarisasi jabatan dan kompetensi SDM Aparatur: a. PermenPANRB Klasifikasi Jabatan ASN; b. PP Korps Profesi Pegawai ASN. (Asdep 1 D3 (baru))
      • 5.1.3. Jumlah Instansi Pemerintah yang kelas jabatannya telah ditetapkan (Asdep 1 D3 (baru))
      • 5.1.4. Jumlah PermenPANRB tentang jabatan fungsional (Asdep 1 D3 (baru))
      • 5.1.5. Jumlah Kebijakan Evaluasi Jabatan SDM Aparatur : a. Rancangan Revisi Pedoman Evaluasi Jabatan (Permenpanrb 34/2011) b. Revisi Penetapan Kelas Jabatan di Instansi Pemerintah (Permenpanrb 39/2013) (Asdep 1 D3 (baru))
      • 5.1.6. Jumlah PermenPANRB tentang Penyusunan Instrumen Uji Kompetensi (Asdep 1 D3 (baru))
      • 5.1.7. Jumlah PermenPANRB tentang Standardisasi Kompetensi Jabatan Fungsional (SKJF) (Asdep 1 D3 (baru))
      • 5.1.8. Jumlah Instansi Pemerintah yang menerapkan kebijakan standarisasi jabatan dan kompetensi dengan baik (Asdep 1 D3 (baru))
      • 5.1.9. Jumlah PermenPANRB tentang Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pada instansi Daerah (Asdep 1 D3 (baru))
    • 5.2. Jumlah IP yang menerapkan manajemen kinerja PNS dengan kategori minimal "Baik" (SDMA)
      • 5.2.1. Jumlah IP yang menerapkan manajemen kinerja berdasarkan PP 30/2019 (Asdep4D3 (baru))
      • 5.2.2. Penyusunan kebijakan pelaksanaan PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS: Rancangan PermenPANRB tentang Pengenaan Sanksi Administrasi sampai dengan Pemberhentian Bagi Pejabat Fungsional yang mendapatkan penilaian kinerja dengan predikat Kurang atau Sangat Kurang (Asdep4D3 (baru))
    • 5.3. Persentase Instansi Pemerintah yang menerapkan manajemen Talenta ASN dengan kategori “Baik” (SDMA)
      • 5.3.1. Jumlah kegiatan penganugerahan ASN Teladan/Inspiratif (SesdepD3)
      • 5.3.2. Jumlah Kebijakan Penetapan Ragam Okupasi Kritis ASN Nasional (Asdep3D3 (baru))
      • 5.3.3. Jumlah IP yang menerapkan manajemen talenta ASN dengan kategori "Baik" (Asdep3D3 (baru))
    • 5.4. Indeks Sistem Merit ASN Nasional (skala 0 – 1) (SDMA)
      • 5.4.1. Jumlah PermenPANRB tentang ketentuan sanksi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atas pelanggaran prinsip sistem merit dalam manajemen ASN (Asdep5D3 (baru))
      • 5.4.2. Jumlah kebijakan disiplin dan pembinaan integritas SDM Aparatur (ASN): a. PP Disiplin; b. PP Badan Pertimbangan ASN. (Asdep5D3 (baru))
      • 5.4.3. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam rangka penyempurnaan kebijakan evaluasi sistem merit (Asdep5D3 (baru))
    • 5.5. Jumlah kebijakan dalam rangka reformasi kesejahteraan ASN : a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pangkat PNS; b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS; c. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS. (SDMA)
      • 5.5.1. Jumlah kebijakan dalam rangka reformasi kesejahteraan ASN : a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pangkat PNS; b. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS; c. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS. (Asdep4D3 (baru))
      • 5.5.2. Jumlah naskah kebijakan insentif untuk ASN yang terdampak pemindahan IKN (Asdep4D3 (baru))
      • 5.5.3. Jumlah rumusan kebijakan tentang kesejahteraan SDM Aparatur (Asdep4D3 (baru))
      • 5.5.4. Jumlah RPermenPANRB tentang penghasilan PPPK (kenaikan gaji berkala PPPK) (Asdep4D3 (baru))
    • 5.6. Persentase IP yang telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi aspek/area SDM Aparatur (SDMA)
      • 5.6.1. Persentase IP yang telah melakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyeteraan JA ke JF (Asdep3D3 (baru))
  • 6. Nilai akuntabilitas kinerja rata – rata nasional
  • 7. Persentase K/L/D yang memiliki nilai Implementasi SAKIP “B” keatas
  • 8. Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis
  • 9. Indeks Pelayanan Publik Nasional
    • 9.1. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) nasional (Yanlik)
      • 9.1.1. Jumlah rekomendasi penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Publik terpadu (Asdep5D4)
      • 9.1.2. Indeks Pelayanan Publik UPP tertentu di wilayah III (Asdep4D4)
      • 9.1.3. Indeks Pelayanan Publik UPP tertentu di wilayah II (Asdep3D4)
      • 9.1.4. Indeks Pelayanan Publik UPP tertentu di wilayah I (Asdep2D4)
      • 9.1.5. Jumlah Instansi Pemerintah di wilayah II yang Indeks Pelayanan Publik-nya "Baik" (Asdep4D4)
      • 9.1.6. Jumlah Instansi Pemerintah di wilayah II yang Indeks Pelayanan Publik-nya "Baik" (Asdep3D4)
      • 9.1.7. Jumlah instansi pemerintah di wilayah I yang Indeks Pelayanan Publik-nya "Baik" (Asdep2D4)
      • 9.1.8. Jumlah UPP di wilayah III yang nilai SKM-nya "Baik" (Asdep4D4)
      • 9.1.9. Jumlah UPP di Wilayah II yang Nilai SKM-nya "Baik" (Asdep3D4)
      • 9.1.10. Jumlah UPP di wilayah I yang nilai SKM-nya "Baik" (Asdep2D4)
      • 9.1.11. Jumlah IP yang telah melaksanakan Forum Komunikasi Publik di wilayah III (Asdep4D4)
      • 9.1.12. Jumlah IP yang telah melaksanakan Forum Komunikasi Publik di wilayah II (Asdep3D4)
      • 9.1.13. Jumlah instansi pemerintah yang telah melaksanakan Forum Komunikasi Publik di wilayah I (Asdep2D4)
    • 9.2. Pemetaan 2 sektor layanan strategis berbasis elektronik (Yanlik)
      • 9.2.1. Jumlah pemetaan 2 sektor layanan strategis berbasis elektronik (Asdep5D4)
      • 9.2.2. Jumlah kebijakan bidang pelayanan publik a. Permenpan standarisasi proses bisnis SIPP (Asdep1D4)
    • 9.3. Persentase Pengaduan Melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! yang Selesai Ditindaklanjuti (Yanlik)
      • 9.3.1. Persentase pengaduan melalui aplikasi SP4N-LAPOR! yang selesai ditindaklanjuti (Asdep5D4)
      • 9.3.2. Jumlah laporan penyelesaian pengaduan pelayanan publik nasional (Asdep5D4)
      • 9.3.3. Jumlah kebijakan bidang pelayanan publik c. Permenpan jabatan fungsional pengelola pengaduan pelayanan publik (Asdep1D4)
    • 9.4. Jumlah inovasi yang direplikasi (Yanlik)
      • 9.4.1. Jumlah inovasi pelayanan publik yang baik (Asdep1D4)
      • 9.4.2. Jumlah inovasi yang direplikasi (Asdep1D4)
      • 9.4.3. Jumlah UPP yang mereplikasi inovasi pelayanan publik (Asdep1D4)
      • 9.4.4. Jumlah kebijakan bidang pelayanan publik d. Permenpan pedoman inovasi pelayanan publik (Asdep1D4)
    • 9.5. Jumlah Mal Pelayanan Publik (MPP) yang Mendorong Pertumbuhan Investasi (Yanlik)
      • 9.5.1. Jumlah Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memberikan kemudahan pelayanan di wilayah III (Asdep4D4)
      • 9.5.2. Jumlah Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memberikan kemudahan pelayanan di wilayah II (Asdep3D4)
      • 9.5.3. Jumlah Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memberikan kemudahan layanan di wilayah I (Asdep2D4)
    • 9.6. Jumlah Mal Pelayanan Publik (MPP) (Yanlik)
      • 9.6.1. Jumlah kebijakan bidang pelayanan publik b. Perpres Mal Pelayanan Publik (Asdep1D4)
      • 9.6.2. Jumlah Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah III (Asdep4D4)
      • 9.6.3. Jumlah Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah II (Asdep3D4)
      • 9.6.4. Jumlah Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayah I (Asdep2D4)
  • 10. Nilai Pelaksanaan RB Nasional
  • 11. Persentase K/L/D yang memiliki Indeks RB "Baik"
    • 11.1. Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki nilai indeks Reformasi Birokrasi " Baik " ( kategori "B" ke atas) (RBKunwas)
  • 12. Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan Kementerian PANRB
    • 12.1. Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan Kementerian PANRB (Sesmen)
      • 12.1.1. Jumlah unit kerja yang memiliki skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan "efektif" (MKOK)
        • 12.1.1.1. Jumlah rancangan KepmenPANRB tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian PANRB (Bag Org RBI)
        • 12.1.1.2. Jumlah rancangan KepmenPANRB tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian PANRB (Bag Org RBI)
      • 12.1.2. Jumlah rapat koordinasi kebijakan di bidang kelembagaan dan tata laksana (SesdepD2)
  • 13. Indeks SPBE Kementerian PANRB
    • 13.1. Indeks SPBE Kementerian PANRB (Sesmen)
  • 14. Indeks Sistem Merit Kementerian PANRB
    • 14.1. Persentase IP yang telah memiliki rencana kebutuhan pegawai yang telah ditetapkan sesuai dengan Kebutuhan dan skala prioritas (SDMA)
      • 14.1.1. Persentase jumlah kebutuhan ASN yang akan direkrut sesuai dengan beban kerja dan kebijakan anggaran (Asdep2D3)
      • 14.1.2. Jumlah Kebijakan perencanaan kebutuhan dan pengadaan ASN : a. PermenPANRB tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan dan seleksi ASN b. PermenPANRB tentang Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi/Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga c. RPermenPANRB tentang Nilai Ambang Batas Seleksi CASN Tahun 2021 (Asdep2D3)
      • 14.1.3. Persentase Instansi Pemerintah yang telah memiliki rencana kebutuhan pegawai yang telah ditetapkan sesuai dengan Kebutuhan dan skala prioritas (Asdep2D3)
      • 14.1.4. Jumlah RPermenPANRB tentang rekrutmen PPPK Guru tahun 2021 (Asdep2D3)
    • 14.2. Indeks Sistem Merit Kementerian PANRB (Sesmen)
      • 14.2.1. Persentase Penerapan Indeks Sistem Merit Kementerian PANRB (SDMU)
    • 14.3. Persentase IP yang telah ditetapkan formasinya dan selanjutnya merencanakan dan melaksanakan pengadaan ASN sesuai dengan kebijakan (SDMA)
      • 14.3.1. Persentase Instansi Pemerintah yang telah ditetapkan formasinya dan selanjutnya merencanakan dan melaksanakan pengadaan ASN sesuai dengan kebijakan (Asdep2D3)
      • 14.3.2. Jumlah Instansi Pembina jabatan fungsional yang telah memperbarui naskah SKB CAT untuk CPNS atau telah menyusun naskah soal seleksi kompetensi teknis untuk PPPK (Asdep2D3)
  • 15. Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PANRB
    • 15.1. Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PANRB (Sesmen)
      • 15.1.1. Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PANRB (SDMU)
      • 15.1.2. Persentase PNS Biro MKOK yang memiliki kategori penilaian kinerja "BAIK" (MKOK)
        • 15.1.2.1. Persentase PNS bagian kerja sama yang memiliki kategori penilaian kinerja "BAIK" (Bag KS)
        • 15.1.2.2. Persentase PNS bagian organisasi dan reformasi birokrasi yang memiliki kategori penilaian kinerja "BAIK" (Bag Org RBI)
        • 15.1.2.3. Persentase PNS bagian pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang memiliki kategori penilaian kinerja "BAIK" (Bag PEP)
        • 15.1.2.4. Persentase PNS bagian perencanaan kinerja dan penganggaran yang memiliki kategori penilaian kinerja "BAIK" (Bag Renkinang)
      • 15.1.3. Persentase pegawai Sekretariat Kementerian PANRB yang telah memenuhi Jam Pelatihan minimal 20 JP (SDMU)
  • 16. Nilai Implementasi SAKIP Kementerian PANRB
    • 16.1. Nilai Implementasi SAKIP Tingkat Kementerian PANRB (Sesmen)
      • 16.1.1. Skor Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB (MKOK)
        • 16.1.1.1. Skor sub komponen perencanaan strategis pada nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PANRB (Bag Renkinang)
        • 16.1.1.2. Jumlah dokumen renstra di lingkungan Kementerian PANRB dengan kualitas baik (Bag Renkinang)
        • 16.1.1.3. Skor sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PANRB (Bag Renkinang)
        • 16.1.1.4. Persentase sasaran dalam dokumen perjanjian kinerja Menteri, Eselon I s.d Eselon II yang selaras dengan Renstra (Bag Renkinang)
        • 16.1.1.5. Jumlah dokumen rencana aksi yang selaras dengan perjanjian kinerja Eselon II (Bag Renkinang)
        • 16.1.1.6. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan anggaran (RKP, Renja, RKA, Proyeksi Penyerapan Anggaran, Alokasi Anggaran dan Revisi Anggaran) yang selaras dan tepat waktu (Bag Renkinang)
        • 16.1.1.7. Skor penguatan akuntabilitas pada indeks RB (Bag Renkinang)
        • 16.1.1.8. Jumlah aplikasi perencanaan kinerja dan anggaran yang dikembangkan (Bag Renkinang)
      • 16.1.2. Skor Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB (MKOK)
        • 16.1.2.1. Skor komponen pengukuran kinerja pada nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Kementerian PANRB (Bag PEP)
        • 16.1.2.2. Skor sub komponen pemenuhan pengukuran pada nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PANRB (Bag PEP)
        • 16.1.2.3. Jumlah pedoman SAKIP di lingkungan Kementerian PANRB (Bag PEP)
        • 16.1.2.4. Skor sub komponen kualitas pengukuran pada nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PANRB (Bag PEP)
        • 16.1.2.5. Jumlah laporan reviu IKU Tahun 2020 (Bag PEP)
        • 16.1.2.6. Skor sub komponen implementasi pengukuran pada nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PANRb (Bag PEP)
      • 16.1.3. Skor Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB 2 (MKOK)
        • 16.1.3.1. Skor komponen pelaporan pada nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Kementerian PANRB (Bag PEP)
        • 16.1.3.2. Skor sub komponen pemenuhan pelaporan pada nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PANRB (Bag PEP)
        • 16.1.3.3. Jumlah laporan kinerja Kementerian yang disampaikan tepat waktu (Bag PEP)
        • 16.1.3.4. Skor sub komponen penyajian informasi kinerja pada nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PANRB (Bag PEP)
        • 16.1.3.5. Persentase Laporan Kinerja Kementerian yang menyajikan informasi capaian kinerja evaluasi analisis yang baik (Bag PEP)
        • 16.1.3.6. Skor sub komponen pemanfaatan informasi kinerja pada nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PANRB (Bag PEP)
    • 16.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Balaks)
      • 16.2.1. Jumlah Aplikasi Pengelolaan data dan informasi deputi bidang kelembagaan dan tata laksana (SesdepD2)
      • 16.2.2. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (SesdepD2)
      • 16.2.3. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material (SesdepD2)
      • 16.2.4. Tingkat penyerapan anggaran Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (SesdepD2)
      • 16.2.5. Persentase PNS Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana yang memiliki kategori penilaian kinerja “baik” (SesdepD2)
    • 16.3. Nilai akuntabilitas kinerja Deputi SDM Aparatur (SDMA)
      • 16.3.1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang SDM Aparatur (SesdepD3)
      • 16.3.2. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (SesdepD3)
      • 16.3.3. Tingkat penyerapan anggaran di Lingkungan Deputi SDM Aparatur (SesdepD3)
    • 16.4. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian PANRB (Sesmen)
      • 16.4.1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas kinerja Sekretariat Kementerian PANRB (MKOK)
        • 16.4.1.1. Persentase unit kerja yang melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja berbasis elektronik (Bag PEP)
    • 16.5. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pelayanan Publik (Yanlik)
      • 16.5.1. Persentase Keberhasilan Koordinasi dan Fasilitasi administrasi Kegiatan Unit Kerja Eselon II di Lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Publik (SesdepD4)
      • 16.5.2. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pelayanan Publik (SesdepD4)
      • 16.5.3. Tingkat penyerapan anggaran Deputi Bidang Pelayanan Publik (SesdepD4)
    • 16.6. Persentase penyerapan anggaran Sekretariat Kementerian PANRB (Sesmen)
      • 16.6.1. Persentase penyerapan anggaran Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerja sama (MKOK)
        • 16.6.1.1. Persentase penyerapan anggaran bagian kerja sama (Bag KS)
        • 16.6.1.2. Persentase penyerapan anggaran bagian organisasi dan reformasi birokrasi (Bag Org RBI)
        • 16.6.1.3. Persentase penyerapan anggaran bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (Bag PEP)
        • 16.6.1.4. Persentase penyerapan anggaran bagian perencanaan kinerja dan penganggaran (Bag Renkinang)
  • 17. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PANRB
    • 17.1. Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Balaks)
      • 17.1.1. Jumlah SOP Makro Lintas unit eselon II pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (SesdepD2)
      • 17.1.2. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (SesdepD2)
      • 17.1.3. Jumlah Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana yang difinalisasi (Asdep1D2)
    • 17.2. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Deputi SDM Aparatur (SDMA)
      • 17.2.1. Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang SDM Aparatur (SesdepD3)
    • 17.3. Nilai Pelaksanaan RB Sekretariat Kementerian PANRB (Sesmen)
      • 17.3.1. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kementerian PANRB (MKOK)
        • 17.3.1.1. Skor Tim RBI (Bag Org RBI)
        • 17.3.1.2. Jumlah Draft Rancangan KepmenPANRB tentang Tim RBI (Bag Org RBI)
        • 17.3.1.3. Skor Road Map RB (Bag Org RBI)
        • 17.3.1.4. Jumlah Draft RPermenPANRB Road Map RB Kementerian PANRB 2020-2024 yang disusun selaras dengan Renstra Kementerian (Bag Org RBI)
        • 17.3.1.5. Jumlah Dokumen Rencana Aksi RBI (Bag Org RBI)
    • 17.4. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Deputi Bidang Pelayanan Publik (Yanlik)
      • 17.4.1. Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pelayanan Publik (SesdepD4)
      • 17.4.2. Persentase PNS Deputi Bidang Pelayanan Publik yang memiliki kategori nilai penilaian kinerja "Baik" (SesdepD4)
    • 17.5. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian PANRB (Sesmen)
      • 17.5.1. Skor Capaian Area Perubahan Manajemen Perubahan (MKOK)
        • 17.5.1.1. Skor Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja (Bag Org RBI)
        • 17.5.1.2. Jumlah Dokumen Rencana Aksi AgenPerubahan (Bag Org RBI)
      • 17.5.2. Skor Capaian Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi (MKOK)
        • 17.5.2.1. Skor Evaluasi Organisasi (Bag Org RBI)
        • 17.5.2.2. Skor Penataan Organisasi (Bag Org RBI)
        • 17.5.2.3. Jumlah dokumen usulan penataan organisasi (Bag Org RBI)
      • 17.5.3. Skor Capaian Proses Bisnis dan SOP Utama (Area Perubahan Penataan Tata Laksana) (MKOK)
        • 17.5.3.1. Jumlah draft RPerpres Kementerian (Bag Org RBI)
        • 17.5.3.2. Jumlah draft RPermenPANRB tentang OTK Kementerian (Bag Org RBI)
        • 17.5.3.3. Skor Proses Bisnis dan SOP (Bag Org RBI)
        • 17.5.3.4. Jumlah rancangan PermenPANRB tentang SOP di Lingkungan Kementerian PANRB (Bag Org RBI)
      • 17.5.4. Skor Capaian Standar Pelayanan (Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) (MKOK)
        • 17.5.4.1. Skor Standar Pelayanan (Bag Org RBI)
        • 17.5.4.2. Jumlah draft RPermenPANRB tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian PANRB (Bag Org RBI)
      • 17.5.5. Skor Capaian Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas (MKOK)
    • 17.6. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Deputi Bidang Kelembagaan (Balaks)
      • 17.6.1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (SesdepD2)
    • 17.7. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Deputi Bidang Pelayanan Publik (Yanlik)
      • 17.7.1. Tingkat Kepuasan Stakeholder Deputi Bidang Pelayanan Publik terhadap Pelaksanaan Forum Koordinasi Pelayanan Publik (SesdepD4)
      • 17.7.2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Deputi Bidang Pelayanan Publik (SesdepD4)
  • 18. Opini BPK
    • 18.1. Opini BPK (Sesmen)
    • 18.2. Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material (Sesmen)
      • 18.2.1. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material (MKOK)
        • 18.2.1.1. Persentase pengelolaan keuangan bagian kerja sama yang bebas dari temuan material (Bag KS)
        • 18.2.1.2. Persentase pengelolaan keuangan bagian organisasi dan reformasi birokrasi yang bebas dari temuan material (Bag Org RBI)
        • 18.2.1.3. Persentase pengelolaan keuangan bagian pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang bebas dari temuan material (Bag PEP)
        • 18.2.1.4. Persentase pengelolaan keuangan bagian perencanaan kinerja dan penganggaran yang bebas dari temuan material (Bag Renkinang)
      • 18.2.2. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan yang material (SesdepD4)
    • 18.3. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material (SDMA)
      • 18.3.1. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material (SesdepD3)
  • 19. Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB
    • 19.1. Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB (Sesmen)
      • 19.1.1. Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB (MKOK)
      • 19.1.2. Indeks Survei Masyarakat Terhadap Kementerian PANRB (Hukip)
    • 19.2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Deputi Bidang SDM Aparatur (SDMA)
      • 19.2.1. Jumlah Laporan Publikasi Anugerah ASN dan kegiatan di Lingkungan Kedeputian SDM Aparatur (SesdepD3)
      • 19.2.2. Persentase PNS Deputi bidang SDM Aparatur yang memiliki kategori penilaian kinerja "BAIK" (SesdepD3)
      • 19.2.3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Deputi Bidang Deputi SDM Aparatur (SesdepD3)
    • 19.3. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat Kementerian PANRB (Sesmen)
      • 19.3.1. Persentase pelaksanaan kerja sama yang sesuai dengan perencanaan kerja sama tahun 2020 (MKOK)
        • 19.3.1.1. Jumlah pelaksanaan kerja sama yang sesuai dengan perencanaan kerja sama tahun 2020 (Bag KS)
        • 19.3.1.2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama tahun 2020 (Bag KS)
        • 19.3.1.3. Persentase dokumen pengelolaan kerja sama yang dilaksanakan tepat waktu dan bebas kesalahan (Bag KS)
        • 19.3.1.4. Jumlah PermenpanRB tentang Pedoman Kerja Sama (Bag KS)
        • 19.3.1.5. Jumlah RPermenpanRB tentang PDLN yang telah mendapat persetujuan Menteri (Bag KS)
        • 19.3.1.6. Jumlah mitra kerja sama baru (Bag KS)
        • 19.3.1.7. Jumlah aplikasi tata kelola kerja sama yang dikembangkan (Bag KS)
      • 19.3.2. Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Biro MKOK (MKOK)
        • 19.3.2.1. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan bagian kerja sama (Bag KS)
        • 19.3.2.2. Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan bagian organisasi dan reformasi birokrasi (Bag Org RBI)
        • 19.3.2.3. Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (Bag PEP)
        • 19.3.2.4. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan bagian perencanaan kinerja dan penganggaran (Bag Renkinang)
2018 © KemenPANRB - BATAN