Dashboard

Tahun Anggaran : 

TARGET DAN REALISASI ANGGARAN

Chart will load here Chart will load here

PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER JENIS BELANJA

Chart will load here Chart will load here

REALISASI OUTPUT

Chart will load here

POHON KINERJA

  • 1. Indeks Reformasi Birokrasi rata-rata nasional
    • 1.1. Indeks Reformasi Birokrasi rata-rata nasional (RBKunwas)
      • 1.1.1. Jumlah LHE RB di Wilayah III yang diterbitkan tepat waktu (Asdep4D1)
      • 1.1.2. Jumlah instansi pemerintah yang nilai evaluasi reformasi birokrasinya baik (kategori “B” ke atas) (SesdepD1)
        • 1.1.2.1. Jumlah instansi pemerintah yang nilai evaluasi reformasi birokrasinya baik (kategori “B” ke atas) (Bag Adm Pelaporan)
        • 1.1.2.2. Jumlah instansi pemerintah yang nilai evaluasi reformasi birokrasinya baik (kategori “B” ke atas) (Bag PKA)
          • 1.1.2.2.1. Jumlah instansi pemerintah yang nilai evaluasi reformasi birokrasinya baik (kategori “B” ke atas) (Subag PK)
          • 1.1.2.2.2. Jumlah instansi pemerintah yang nilai evaluasi reformasi birokrasinya baik (kategori “B” ke atas) (Subag PA)
        • 1.1.2.3. Jumlah Aplikasi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan yang implementatif (Bag Adm Pelaporan)
      • 1.1.3. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang tepat waktu (SesdepD1)
        • 1.1.3.1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang tepat waktu (Bag Adm Pelaporan)
        • 1.1.3.2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang tepat waktu (Bag PKA)
          • 1.1.3.2.1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang tepat waktu (Subag PA)
          • 1.1.3.2.2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang tepat waktu (Subag PK)
      • 1.1.4. Jumlah instansi pemerintah yang unit kerjanya memperoleh predikat menuju WBK/WBBM (SesdepD1)
        • 1.1.4.1. Jumlah instansi pemerintah yang unit kerjanya memperoleh predikat menuju WBK/WBBM (Bag Adm Pelaporan)
        • 1.1.4.2. Jumlah instansi pemerintah yang unit kerjanya memperoleh predikat menuju WBK/WBBM (Bag PKA)
          • 1.1.4.2.1. Jumlah instansi pemerintah yang unit kerjanya memperoleh predikat menuju WBK/WBBM (Subag PA)
          • 1.1.4.2.2. Jumlah instansi pemerintah yang unit kerjanya memperoleh predikat menuju WBK/WBBM (Subag PK)
      • 1.1.5. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Zona Integritas yang tepat waktu (SesdepD1)
        • 1.1.5.1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Zona integritas yang tepat waktu (Bag Adm Pelaporan)
        • 1.1.5.2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Zona integritas yang tepat waktu (Bag PKA)
          • 1.1.5.2.1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Zona integritas yang tepat waktu (Subag PA)
          • 1.1.5.2.2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Zona integritas yang tepat waktu (Subag PK)
    • 1.2. Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan nasional (Balaks)
      • 1.2.1. Jumlah K/L Bidang Polhukam yang telah menetapkan proses bisnis antar unit dalam satu instansi pemerintah (Asdep3D2)
      • 1.2.2. Jumlah K/L Bidang PMKyang telah menetapkan proses bisnis antar unit dalam satu instansi pemerintah (Asdep5D2)
        • 1.2.2.1. Jumlah K/L Bidang PMK yang telah dikoordinasikan/diasistensi penyusunan proses bisnis antar unit dalam satu instansi pemerintah (Bid APKTL PMK)
      • 1.2.3. Jumlah IP Bidang Polhukam yang menerapkan evaluasi SOP Strategis (Asdep3D2)
        • 1.2.3.1. Jumlah IP Bidang Polhukam yang dikoordinasikan/diasistensi evaluasi penerapan SOP Strategis (Bid APKTL Polhukam)
      • 1.2.4. Jumlah IP Bidang PMK yang menerapkan evaluasi SOP Strategis (Asdep5D2)
        • 1.2.4.1. Jumlah IP bidang PMK yang dikoordinasikan/diasistensi evaluasi penerapan SOP Strategis (Bid APKTL PMK)
      • 1.2.5. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi Satker PPK-BLU Bidang Penyedia layanan barang dan/atau jasa (Asdep4D2)
        • 1.2.5.1. Jumlah Satuan Kerja yang menerapkan PPK BLU yang di evaluasi (Bid APKKTL Mar)
          • 1.2.5.1.1. Jumlah bahan asesmen Satuan Kerja yang menerapkan PPK BLU (Subid AKTL Mar)
          • 1.2.5.1.2. Jumlah bahan koordinasi evaluasi Satuan Kerja yang menerapkan PPK BLU (Subid PKKTL Mar)
        • 1.2.5.2. Jumlah Satuan Kerja yang menerapkan PPK BLU yang di evaluasi (Bid APKKTL Eko)
          • 1.2.5.2.1. Jumlah bahan asesmen Satuan Kerja yang menerapkan PPK BLU (Subid AKTL eko)
          • 1.2.5.2.2. Jumlah bahan koordinasi evaluasi Satuan Kerja yang menerapkan PPK BLU (Subid PKKTL Eko)
    • 1.3. Persentase Instansi Pemerintah yang peringkat efektivitas kelembagaannya pada kategori cukup efektif (Balaks)
      • 1.3.1. Jumlah laporan penataan/evaluasi kelembagaan dan tata laksana nasional yang tepat waktu (SesdepD2)
        • 1.3.1.1. Jumlah laporan pelaksanaan layanan Kerumahtanggaan tepat waktu (Bag Adm Pelaporan)
          • 1.3.1.1.1. Jumlah Dokumen Inventarisasi Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja (Subag Adm Umum)
          • 1.3.1.1.2. Persentase penerima layanan yang memberikan penilaian atas layanan (Subag Adm Umum)
          • 1.3.1.1.3. Jumlah dokumen pelaksanaan layanan kerumahtanggaan yang tepat waktu (Subag Adm Umum)
        • 1.3.1.2. Persentase Rekomendasi hasil evalausi kinerja dan anggaran yang dimanfaatkan (Bag Adm Pelaporan)
        • 1.3.1.3. Jumlah Aplikasi Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (Bag Adm Pelaporan)
          • 1.3.1.3.1. Jumlah Dokumen Inventarisasi Jenis Layanan Aplikasi Data Eselonisasi K/L/D (Subag Eva Pelaporan)
          • 1.3.1.3.2. Jumlah Dokumen Inventarisasi Pengguna Aplikasi Data Eselonisasi K/L/D (Subag Eva Pelaporan)
      • 1.3.2. Jumlah Rekomendasi Arsitektur Kelembagaan Pemerintah 2020-2024 (Asdep1D2)
        • 1.3.2.1. Jumlah rekomendasi Arsitektur Kelembagaan Pemerintah (Bid PKK)
          • 1.3.2.1.1. Jumlah laporan evaluasi penyusunan rekomendasi arsitektur kelembagaan pemerintah 2020 - 2024 (Subid Eva KK)
          • 1.3.2.1.2. Jumlah telaahan rekomendasi arsitektur kelembagaan pemerintah 2020 - 2024 (Subid AKK)
      • 1.3.3. Jumlah IP yang menerapkan kebijakan administrasi pemerintahan (Asdep2D2)
        • 1.3.3.1. Jumlah rancangan kebijakan mengenai pelaksanaan administrasi Pemerintahan (Bid PPK Adm Pem)
        • 1.3.3.2. Jumlah Instansi Pemerintah yang dievaluasi penerapan kebijakan administrasi pemerintahan (Bid PPK Adm Pem)
      • 1.3.4. Persentase Instansi Pemerintah bidang Polhukam yang peringkat efektivitas kelembagaannya pada kategori ”cukup efektif” (Asdep3D2)
      • 1.3.5. Persentase Instansi Pemerintah bidang perekonomian dan maritim yang peringkat efektivitas kelembagaannya pada kategori ”cukup efektif” (Asdep4D2)
        • 1.3.5.1. Persentase instansi pemerintah bidang kemaritiman yang struktur dan proses organisasinya dievaluasi (Bid APKKTL Mar)
          • 1.3.5.1.1. Persentase hasil evaluasi struktur dan proses organisasi K/L bidang kemaritiman yang diverifikasi (Subid AKTL Mar)
          • 1.3.5.1.2. Persentase hasil evaluasi struktur dan proses organisasi K/L bidang kemaritiman yang diverifikasi (Subid PKKTL Mar)
        • 1.3.5.2. Persentase Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian yang struktur dan proses organisasinya dievaluasi (Bid APKKTL Eko)
          • 1.3.5.2.1. Tersedianya bahan dukung penyusunan kebijakan organisasi dan tata kerja kementerian negara (Subid AKTL eko)
          • 1.3.5.2.2. Persentase hasil evaluasi struktur dan proses organisasi K/L bidang perekonomian yang diverifikasi (Subid PKKTL Eko)
          • 1.3.5.2.3. Jumlah bahan koordinasi evaluasi penerapan SOP Strategis IP bidang perekonomian (Subid PKKTL Eko)
        • 1.3.5.3. Persentase usulan penataan kelembagaan K/L bidang Kemaritiman yang dilakukan analisis/asesmen (Bid APKKTL Mar)
          • 1.3.5.3.1. Persentase usulan penataan kelembagaan dan tata laksana K/L bidang kemaritiman yang disusun bahan asesmennya (Subid AKTL Mar)
          • 1.3.5.3.2. Persentase usulan penataan kelembagaan dan Tata Laksana K/L bidang kemaritiman yang disusun bahan penyiapan koordinasinya (Subid PKKTL Mar)
        • 1.3.5.4. Jumlah IP bidang Kemaritiman yang dikoordinasikan/diasistensi evaluasi penerapan SOP Strategis (Bid APKKTL Mar)
          • 1.3.5.4.1. Jumlah bahan asesmen evaluasi penerapan SOP Strategis IP bidang kemaritiman (Subid AKTL Mar)
          • 1.3.5.4.2. Jumlah bahan koordinasi evaluasi penerapan SOP Strategis IP bidang kemaritiman (Subid PKKTL Mar)
        • 1.3.5.5. Jumlah Perwakilan RI yang ditata organisasi dan tata kerjanya (Bid APKKTL Eko)
          • 1.3.5.5.1. Jumlah bahan asesmen penataan perwakilan RI (Subid AKTL eko)
          • 1.3.5.5.2. Jumlah bahan koordinasi penataan Perwakilan RI (Subid PKKTL Eko)
      • 1.3.6. Persentase Instansi Pemerintah bidang PMK yang peringkat efektivitas kelembagaannya pada kategori ”cukup efektif” (Asdep5D2)
        • 1.3.6.1. Persentase Instansi Pemerintah Bidang PMK yang struktur dan proses organisasinya dievaluasi (Bid APKK PMK)
          • 1.3.6.1.1. Persentase hasil evaluasi struktur dan proses organisasi K/L bidang PMK yang diverifikasi (Subid AK PMK)
          • 1.3.6.1.2. Persentase hasil evaluasi struktur dan proses organisasi K/L bidang PMK yang diverifikasi (Subid PKK PMK)
      • 1.3.7. Jumlah RPerpres Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Bidang perekonomian dan maritim (Asdep4D2)
        • 1.3.7.1. Jumlah konsep yang mengatur struktur organisasi dan tata kerja pada Rperpres tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Bidang Kemaritiman (Bid APKKTL Mar)
          • 1.3.7.1.1. Jumlah bahan asesmen Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Bidang kemaritiman (Subid AKTL Mar)
          • 1.3.7.1.2. Jumlah bahan koordinasi penyusunan Rperpres Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Bidang kemaritiman (Subid PKKTL Mar)
        • 1.3.7.2. Jumlah Konsep yang mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Rperpres Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Bidang Perekonomian (Bid APKKTL Eko)
          • 1.3.7.2.1. Jumlah bahan asesmen Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Bidang Perekonomian (Subid AKTL eko)
          • 1.3.7.2.2. Jumlah bahan koordinasi penyusunan Rperpres Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Bidang Perekonomian (Subid PKKTL Eko)
      • 1.3.8. Jumlah RPerpres Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Bidang Polhukam (Asdep3D2)
        • 1.3.8.1. Jumlah Konsep yang mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada RPerpres tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Bidang Polhukam (Bid APKK Polhukam)
          • 1.3.8.1.1. Jumlah bahan asesmen dan koordinasi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Bidang Polhukam (Subid APKK Polhukam)
      • 1.3.9. Jumlah RPerpres Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Bidang PMK (Asdep5D2)
        • 1.3.9.1. Jumlah Konsep yang mengatur Struktur Organisasi pada Rperpres Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Bidang PMK (Bid APKK PMK)
          • 1.3.9.1.1. Jumlah bahan asesmen Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Bidang kemaritiman (Subid AK PMK)
          • 1.3.9.1.2. Jumlah bahan koordinasi penyusunan Rperpres Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Bidang PMK (Subid PKK PMK)
        • 1.3.9.2. Jumlah Konsep yang mengatur Tata Kerja pada Rperpres Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Bidang PMK (Bid APKTL PMK)
      • 1.3.10. Jumlah Perpres Organisasi Kementerian Negara (Asdep1D2)
        • 1.3.10.1. Jumlah RPerpres Organisasi Kementerian Negara (Bid PKK)
          • 1.3.10.1.1. Jumlah telaahan draft perpres mengenai organisasi kementerian negara (Subid AKK)
          • 1.3.10.1.2. Jumlah laporan evaluasi penyusunan draft perpres mengenai organisasi kementerian negara (Subid Eva KK)
      • 1.3.11. Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi/audit K/L Bidang Polhukam (Asdep3D2)
        • 1.3.11.1. Jumlah draf Rekomendasi hasil analisa/telaah Pemerintah Daerah yang sedang dipantau dan dievaluasi organisasi dan tata kerjanya (Bid APKTL Polhukam)
        • 1.3.11.2. Jumlah K/L bidang Polhukam yang diaudit/dievaluasi (Bid APKK Polhukam)
          • 1.3.11.2.1. Jumlah Konsep Rekomendasi penataan tugas dan fungsi K/L bidang Polhukam yang dievaluasi/audit (Subid APKK Polhukam)
      • 1.3.12. Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi/audit K/L Bidang perekonomian dan maritim (Asdep4D2)
        • 1.3.12.1. Jumlah K/L bidang kemaritiman yang diaudit/dievaluasi (Bid APKKTL Mar)
          • 1.3.12.1.1. Jumlah bahan asesmen K/L bidang kemaritiman yang dievaluasi/audit (Subid AKTL Mar)
          • 1.3.12.1.2. Jumlah bahan penyiapan koordinasi K/L bidang kemaritiman yang dievaluasi/audit (Subid PKKTL Mar)
        • 1.3.12.2. Jumlah K/L bidang Perekonomian yang diaudit/dievaluasi (Bid APKKTL Eko)
          • 1.3.12.2.1. Jumlah bahan asesmen K/L bidang perekonomian yang dievaluasi/audit (Subid AKTL eko)
          • 1.3.12.2.2. Jumlah bahan penyiapan koordinasi K/L bidang Perekonomian yang dievaluasi/audit (Subid PKKTL Eko)
      • 1.3.13. Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi/audit K/L Bidang PMK (Asdep5D2)
        • 1.3.13.1. Jumlah K/L bidang PMK yang diaudit/dievaluasi (Bid APKK PMK)
          • 1.3.13.1.1. Jumlah bahan evaluasi K/L bidang PMK (Subid AK PMK)
          • 1.3.13.1.2. Jumlah bahan koordinasi evaluasi K/L bidang PMK (Subid PKK PMK)
      • 1.3.14. Jumlah Permenpanrb Perumusan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (Asdep1D2)
        • 1.3.14.1. Jumlah RPermenPANRB Pedoman Perumusan Tugas dan Fungsi Instansi PemerintahLPNK (Bid PKTL)
          • 1.3.14.1.1. Jumlah laporan evaluasi penyusunan PermenPANRB Pedoman Perumusan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (Subid Eva KTL)
          • 1.3.14.1.2. Jumlah telaahan RPermenPANRB Pedoman Perumusan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (Subid AKTL)
      • 1.3.15. Persentase usulan penataan kelembagaan K/L Bidang Polhukam yang ditindaklanjuti (Asdep3D2)
        • 1.3.15.1. Persentase usulan penataan kelembagaan K/L bidang Polhukam yang dilakukan analisis/asesmen kelembagaannya (Bid APKK Polhukam)
          • 1.3.15.1.1. Persentase usulan penataan kelembagaan dan tata laksana K/L bidang Polhukam yang disusun bahan analisis/asesmennya (Subid APKK Polhukam)
      • 1.3.16. Persentase usulan penataan kelembagaan K/L Bidangperekonomian dan maritim yang ditindaklanjuti (Asdep4D2)
        • 1.3.16.1. Persentase usulan penataan kelembagaan K/L bidang Perekonomian yang dilakukan analisis/asesmen (Bid APKKTL Eko)
          • 1.3.16.1.1. Persentase usulan penataan kelembagaan dan tata laksana K/L bidang perekonomian yang disusun bahan asesmennya (Subid AKTL eko)
          • 1.3.16.1.2. Persentase usulan penataan kelembagaan dan Tata Laksana K/L bidang Perekonomian yang disusun bahan penyiapan koordinasinya (Subid PKKTL Eko)
      • 1.3.17. Persentase usulan penataan kelembagaan K/L Bidang PMK yang ditindaklanjuti (Asdep5D2)
        • 1.3.17.1. Persentase usulan penataan kelembagaan K/L bidang PMK yang dilakukan analisis/asesmen (Bid APKK PMK)
          • 1.3.17.1.1. Persentase bahan penataan kelembagaan K/L bidang PMK (Subid AK PMK)
          • 1.3.17.1.2. Persentase bahan koordinasi penataan kelembagaan K/L bidang PMK (Subid PKK PMK)
      • 1.3.18. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kelembagaan LNS (Asdep1D2)
        • 1.3.18.1. Jumlah rekomendasi penataan kelembagaan LNS (Bid PKTL)
          • 1.3.18.1.1. Jumlah laporan evaluasi penyusunan Rekomendasi Penataan Kelembagaan LNS (Subid Eva KTL)
          • 1.3.18.1.2. Jumlah telaahan rekomendasi penataan kelembagaan LNS fungsional (Subid AKTL)
      • 1.3.19. Jumlah urusan pemerintah strategis di bidang Polhukam yang diriviu proses bisnisnya (Asdep3D2)
        • 1.3.19.1. Persentase Instansi Pemerintah bidang Polhukam dan Pemda yang struktur dan proses organisasinya dievaluasi (Bid APKK Polhukam)
          • 1.3.19.1.1. Persentase hasil evaluasi struktur dan proses organisasi K/L bidang Polhukam yang diverifikasi (Subid APKK Polhukam)
          • 1.3.19.1.2. Persentase hasil evaluasi struktur dan proses organisasi pemda yang diverifikasi (Subid APKK Pem Daerah)
          • 1.3.19.1.3. Persentase hasil evaluasi struktur dan proses organisasi dan pemda yang diverifikasi (Subid APKK Pem Daerah)
        • 1.3.19.2. Jumlah K/L Bidang Polhukam dan Pemda yang telah dikoordinasikan/diasistensi penyusunan proses bisnis antarunit dalam satu instansi pemerintah (Bid APKTL Polhukam)
      • 1.3.20. Jumlah urusan pemerintah strategis di bidang perekonomian dan maritim yang diriviu proses bisnisnya (Asdep4D2)
        • 1.3.20.1. Jumlah K/L Bidang Kemaritiman yang telah dikoordinasikan/diasistensi penyusunan proses bisnis antar unit dalam satu instansi pemerintah (Bid APKKTL Mar)
          • 1.3.20.1.1. Jumlah bahan asesmen penyusunan proses bisnis antar unit dalam satu instansi pemerintah bidang kemaritiman (Subid AKTL Mar)
          • 1.3.20.1.2. Jumlah bahan koordinasi penyusunan proses bisnis antar unit dalam satu instansi pemerintah bidang kemaritiman (Subid PKKTL Mar)
        • 1.3.20.2. Jumlah K/L Bidang perekonomian yang telah dikoordinasikan/diasistensi penyusunan proses bisnis antar unit dalam satu instansi pemerintah (Bid APKKTL Eko)
          • 1.3.20.2.1. Jumlah bahan asesmen penyusunan proses bisnis antar unit dalam satu instansi pemerintah bidang perekonomian (Subid AKTL eko)
          • 1.3.20.2.2. Jumlah bahan koordinasi penyusunan proses bisnis antar unit dalam satu instansi pemerintah bidang perekonomian (Subid PKKTL Eko)
        • 1.3.20.3. Jumlah bahan reviu proses bisnis urusan pemerintah strategis bidang kemaritiman (Bid APKKTL Mar)
          • 1.3.20.3.1. Jumlah bahan asesmen penyusunan riviu proses bisnis urusan pemerintah strategis bidang kemaritiman (Subid AKTL Mar)
          • 1.3.20.3.2. Jumlah bahan penyiapan koordinasi penyusunan riviu proses bisnis urusan pemerintah strategis bidang kemaritiman (Subid PKKTL Mar)
        • 1.3.20.4. Jumlah bahan reviu proses bisnis urusan pemerintah strategis bidang perekonomian (Bid APKKTL Eko)
          • 1.3.20.4.1. Jumlah bahan asesmen penyusunan riviu proses bisnis urusan pemerintah strategis bidang perekonomian (Subid AKTL eko)
          • 1.3.20.4.2. Jumlah bahan penyiapan koordinasi penyusunan riviu proses bisnis urusan pemerintah strategis bidang Perekonomian (Subid PKKTL Eko)
      • 1.3.21. Jumlah urusan pemerintah strategis di bidang PMK yang diriviu proses bisnisnya (Asdep5D2)
        • 1.3.21.1. Jumlah bahan reviu proses bisnis urusan pemerintah strategis (Bid APKTL PMK)
      • 1.3.22. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi Satker PPK-BLU Perguruan Tinggi Negeri (Asdep5D2)
        • 1.3.22.1. Jumlah Satuan Kerja yang menerapkan PPK BLU yang di evaluasi (Bid APKK PMK)
          • 1.3.22.1.1. Jumlah bahan evaluasi Satuan Kerja yang menerapkan PPK BLU (Subid AK PMK)
          • 1.3.22.1.2. Jumlah bahan koordinasi evaluasi Satuan Kerja yang menerapkan PPK BLU (Subid PKK PMK)
      • 1.3.23. Jumlah Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi kebijakan kelembagaan dan tata laksana (Asdep1D2)
        • 1.3.23.1. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kebijakan sistem kelembagaan (Bid PKK)
          • 1.3.23.1.1. Jumlah laporan evaluasi penyusunan rekomendasi hasil evaluasi kebijakan sistem kelembagaan (Subid Eva KK)
          • 1.3.23.1.2. Jumlah telaahan rekomendasi hasil evaluasi kebijakan sistem kelembagaan (Subid AKK)
        • 1.3.23.2. Jumlah rekomendasi evaluasi kebijakan sistem ketatalaksanaan (Bid PKTL)
          • 1.3.23.2.1. Jumlah laporan evaluasi penyusunan rekomendasi evaluasi kebijakan sistem ketatalaksanaan (Subid Eva KTL)
          • 1.3.23.2.2. Jumlah telaahan rekomendasi evaluasi kebijakan sistem ketatalaksanaan (Subid AKTL)
      • 1.3.24. Jumlah rekomendasi proses bisnis di lembaga litbang (Asdep5D2)
        • 1.3.24.1. Jumlah lembaga litbang yang diasesmen/dievaluasi proses bisnisnya (Bid APKTL PMK)
  • 2. Persentase Instansi Pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki nilai indeks RB Baik (Kategori "B" Keatas)
    • 2.1. Persentase Instansi Pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki indeks Reformasi Birokrasi "Baik" (Kategori "B" keatas) (RBKunwas)
      • 2.1.1. Jumlah IP di Wilayah III yang memiliki nilai indeks RB baik (kategori "B" ke atas) (Asdep4D1)
  • 3. Persentase Instansi Pemerintah yang peringkat efektivitas kelembagaannya pada kategori "cukup efektif"
  • 4. Jumlah Instansi Pemerintah yang mencapai predikat SPBE "Baik"
    • 4.1. Indeks SPBE nasional (Balaks)
      • 4.1.1. Persentase IP yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SPBE (Asdep2D2)
        • 4.1.1.1. Jumlah Instansi Pemerintah yang dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penerapan SPBE (Bid PPKPSPBE)
          • 4.1.1.1.1. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan monitoring SPBE pada Instansi Pemerintah (Subid PESBPE)
          • 4.1.1.1.2. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pemerintah (Subid PESBPE)
          • 4.1.1.1.3. Jumlah laporan kegiatan monitoring dan evaluasi SPBE (Subid PESBPE)
      • 4.1.2. Jumlah kebijakan pelaksanaan SPBE (Asdep2D2)
        • 4.1.2.1. Jumlah rancangan kebijakan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Bid PPKPSPBE)
          • 4.1.2.1.1. Jumlah bahan perumusan kebijakan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Subid AKPSPBE)
          • 4.1.2.1.2. Jumlah laporan pembahasan kebijakan pelaksanaan SPBE (Subid AKPSPBE)
        • 4.1.2.2. Jumlah Rancangan Arsitektur SPBE (Bid PPKPSPBE)
          • 4.1.2.2.1. Jumlah bahan rancangan Arsitektur SPBE (Subid AKPSPBE)
    • 4.2. Jumlah Instansi Pemerintah yang mencapai predikat SPBE Baik (Balaks)
      • 4.2.1. Jumlah Instansi Pemerintah yang mencapai predikat SPBE ”Baik” (Asdep2D2)
        • 4.2.1.1. Jumlah Instansi Pemerintah (piloting) yang dilakukan pendampingan (Bid PPKPSPBE)
          • 4.2.1.1.1. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Piloting SPBE (Subid PESBPE)
          • 4.2.1.1.2. Jumlah laporan kegiatan Piloting SPBE (Subid PESBPE)
  • 5. Indeks Profesionalitas ASN Nasional
    • 5.1. Indeks Profesionalitas ASN Nasional (skala 0 – 100) (SDMA)
      • 5.1.1. Presentase IP yg telah melakukan pembinaan integritas kategori “Baik” (Asdep1D3)
        • 5.1.1.1. Jumlah Database Indeks Integritas ASN (Bid PISDMA)
        • 5.1.1.2. Jumlah Buku Tahunan Profil Integritas ASN Tahun 2019 (Bid PISDMA)
      • 5.1.2. Jumlah kebijakan penegakkan disiplin dan pembinaan integritas SDM Aparatur (ASN): a. PP Disiplin; b. PP Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN c. PP Badan Pertimbangan ASN; d. Permenpan Pedoman Umum Pembangunan Integritas ASN (Asdep1D3)
        • 5.1.2.1. Jumlah Kebijakan penegakan disiplin SDM Aparatur (ASN): a. PP Disiplin; b. PP Badan Pertimbangan ASN; (Bid PDSDMA)
        • 5.1.2.2. Jumlah Pedoman penegakkan disiplin dan pembinaan integritas SDM Aparatur (ASN) terkait Pedoman Benturan Kepentingan (Bid PISDMA)
        • 5.1.2.3. Jumlah Rancangan Pedoman penegakkan disiplin SDM Aparatur (ASN) Wawasan Kebangsaan (Bid PDSDMA)
      • 5.1.3. Persentase IP (K/L/D) yang memiliki Indeks Kompetensi ASN minimal kategori “Sedang” (71-80) pada Indeks IPA (Asdep4D3)
        • 5.1.3.1. Persentase IP (K/L/D) yang memiliki Indeks Kompetensi ASN minimal kategori “Sedang” (71-80) (Bid PKSDMA)
        • 5.1.3.2. Jumlah pedoman terkait kriteria indeks kompetensi (Bid PKSDMA)
        • 5.1.3.3. Persentase Pegawai ASN di tiap IP yang telah mengikuti dan lulus pengembangan kompetensi (Bid PKSDMA)
      • 5.1.4. Kebijakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (Revisi PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018) (Asdep4D3)
        • 5.1.4.1. Penyusunan Pedoman terkait Kriteria Indeks Kinerja PNS (Revisi PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018) (Bid BPKPNS)
        • 5.1.4.2. Jumlah pedoman terkait Kriteria Indeks Kinerja PPPK (Revisi PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018) (Bid PKPPPK)
      • 5.1.5. Jumlah ASN Berprestasi 2019 (SesdepD3)
        • 5.1.5.1. Penganugerahan ASN Berprestasi 2019 (Bag Adm Pelaporan)
          • 5.1.5.1.1. "Jumlah Pelaksanaan Seleksi ASN Award 2019" (Subag Adm Umum)
          • 5.1.5.1.2. Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Penganugerahan ASN Award 2019* (Subag Eva Pelaporan)
      • 5.1.6. Jumlah Survei Indeks Persepsi Masyarakat tentang Profesionalitas ASN & Rebranding ASN (Asdep1D3)
        • 5.1.6.1. Jumlah Survei Indeks Persepsi Masyarakat tentang Profesionalitas ASN & Rebranding ASN (Bid PISDMA)
      • 5.1.7. Persentase IP (K/L/D) yang memiliki Indeks Kinerja ASN minimal kategori “Sedang” (71-80) pada Indeks IPA (Asdep4D3)
      • 5.1.8. Kebijakan pengembangan kompetensi SDM Aparatur (ASN) yaitu: a. Perpres Sekolah Kader b. Perpres Tugas Belajar c. Permenpanrb Sertifikasi dan Uji Kompetensi d. Permenpanrb Pedoman Pengembangan Kompetensi Nasional (HCDP) (Asdep4D3)
        • 5.1.8.1. Kebijakan pengembangan kompetensi SDM Aparatur (ASN) yaitu: a. Perpres tugas belajar (Bid PKPPPK)
        • 5.1.8.2. Kebijakan pengembangan kompetensi SDM Aparatur (ASN) yaitu: a. Perpres sekolah kader b. Permenpan sertifikasi dan uji kompetensi c. Permenpanrb Pedoman Pengembangan Kompetensi Nasional (HCDP) (Bid PKSDMA)
      • 5.1.9. Persentase Pengukuran Kualitas Penataan SDM Aparatur (Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit) pada IP (K/L/D) sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (SesdepD3)
        • 5.1.9.1. Persentase IP yang dilakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Sistem Merit (Bag PKA)
          • 5.1.9.1.1. Persentase IP yang dilakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (Subag PA)
          • 5.1.9.1.2. Persentase IP yang dilakukan pengukuran Indeks Sistem Merit (Subag PA)
      • 5.1.10. Persentase IP (K/L/D) yang memiliki Indeks Disiplin ASN minimal kategori “Sedang” (71-80) pada Indeks IPA (Asdep1D3)
        • 5.1.10.1. Presentase IP yg telah melakukan penegakan disiplin kategori “Baik” (Bid PDSDMA)
        • 5.1.10.2. Jumlah Database Indeks Kedisiplinan ASN (Bid PDSDMA)
        • 5.1.10.3. Persentase IP (K/L/D) yang memiliki Indeks Disiplin ASN minimal kategori “Sedang” (71-80) pada Indeks IPA (Bid PDSDMA)
      • 5.1.11. Jumlah kebijakan tentang penilaian kinerja SDM Aparatur yaitu: a. PP Penilaian Kinerja PNS b. Permenpanrb tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS c. Permenpanrb tentang Tim Penilai Kinerja PNS d. Permenpanrb tentang Penilaian Kinerja PPPK (Asdep4D3)
        • 5.1.11.1. Jumlah kebijakan tentang penilaian kinerja SDM Aparatur yaitu: a. Rpermenpanrb tentang penilaian kinerja PPPK (Bid PKPPPK)
        • 5.1.11.2. Jumlah kebijakan tentang penilaian kinerja SDM Aparatur yaitu: a. Rpermenpanrb tentang penilaian kinerja PPPK (Bid PKPPPK)
      • 5.1.12. Rumusan Indeks Kualifikasi ASN (Asdep3D3)
      • 5.1.13. Persentase IP (K/L/D) yang memiliki Indeks Kualifikasi ASN minimal kategori “Sedang” (71-80) pada Indeks IPA (Asdep3D3)
        • 5.1.13.1. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi dalam penerapan Indeks Kualifikasi ASN/pendampingan/bimbingan teknis untuk peningkatan Indeks Kualifikasi ASN pada 25 K/L, 15 Provinsi, dan 35 Kab/Kota (menjadi minimal kategori “Sedang” (71-80)) (Bid PKSDMA)
    • 5.2. Indeks Kualitas Pelayanan Deputi Bidang SDM Aparatur (SDMA)
      • 5.2.1. Jumlah IP yang Peta Kebutuhan Jabatannya telah tervalidasi (Asdep2D3)
        • 5.2.1.1. Jumlah IP yang ditetapkan Kebutuhan ASN-nya yang mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan (Bid PSDMA)
          • 5.2.1.1.1. Jumlah dokumen analisis IP yang ditetapkan Kebutuhan ASN-nya yang mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan (Subid PPNS)
      • 5.2.2. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (Asdep2D3)
      • 5.2.3. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Deputi SDM Apartur (SesdepD3)
  • 6. Indeks Sistem Merit Manajemen ASN Nasional
    • 6.1. Indeks Sistem Merit ASN Nasional (skala 0 – 1) (SDMA)
      • 6.1.1. Persentase IP yang memiliki Nilai Manajemen Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan ASN Nasional dengan kategori ”Baik” (0,61-0.80) pada Indeks Sistem Merit (Asdep2D3)
        • 6.1.1.1. Jumlah IP yang di validasi peta jabatan dan kebutuhan pegawai berdasarkan aplikasi elektronik (e-Formasi) (Bid PSDMA)
          • 6.1.1.1.1. Jumlah dokumen analisis IP yang di validasi peta jabatan dan kebutuhan pegawai berdasarkan aplikasi elektronik (e-Formasi) (Subid PPNS)
        • 6.1.1.2. Nilai Manajemen Perencanaan Kebutuhan ASN Nasional dengan kategori ”Baik” (0,61-0.80) (Bid PSDMA)
          • 6.1.1.2.1. Nilai Manajemen Perencanaan Kebutuhan dengan kategori ”Baik” (0,61-0.80) (Subid PPNS)
        • 6.1.1.3. Nilai Manajemen Pengadaan ASN Nasional dengan kategori ”Baik” (0,61-0.80) (Bid Pengadaan SDMA)
        • 6.1.1.4. Konsep Kebijakan tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan ASN secara elektronik (Bid PSDMA)
          • 6.1.1.4.1. Jumlah bahan rumusan kebijakan tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan ASN secara elektronik (Subid PPNS)
      • 6.1.2. Persentase IP (K/L/D) yang memiliki Nilai Manajemen Karier ASN Nasional dengan kategori “Baik” (0,61-0.80) pada Indeks Merit (Asdep3D3)
        • 6.1.2.1. Jumlah pendampingan/bimbingan teknis Manajemen Karir ASN Nasional pada Instansi Pemerintah (Bid PKSDMA)
        • 6.1.2.2. Terlaksananya penilaian Manajemen Karir ASN Nasional pada 25 K/L, 15 Provinsi, dan 35 Kab/Kota (Nilai Manajemen Karier ASN Nasional dengan kategori “Baik” (0,61-0.80)) (Bid PKSDMA)
      • 6.1.3. Jumlah K/L dan Pemda yang telah memiliki kebijakan tentang Manajemen Karier ASN (termasuk manajemen talenta) (Asdep3D3)
      • 6.1.4. Persentase pengaduan Kasus Pengaduan Integritas dan Disiplin yg telah ditindaklanjuti (termasuk terkait dengan Netralitas ASN pada Pemilu dan Pilpres 2019) (Asdep1D3)
        • 6.1.4.1. Jumlah Kebijakan pembinaan integritas SDM Aparatur (ASN): a. PP Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN b. Permenpan Pedoman Umum Budaya Integritas ASN (Bid PISDMA)
        • 6.1.4.2. Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Integritas yang telah ditindaklanjuti (Khususnya terkait dengan Netralitas ASN pada Pemilu dan Pilpres 2019) (Bid PISDMA)
        • 6.1.4.3. Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Disiplin yang telah ditindaklanjuti (Khususnya terkait dengan Netralitas ASN pada Pemilu dan Pilpres 2019) (Bid PDSDMA)
      • 6.1.5. Kebijakan Pengembangan Model Pengadaan/rekrutmen ASN: a. Kriteria Penetapan Kebutuhan dan Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2019; b. Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi/Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga; c. Pengadaan PPPK untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian Tahun 2019; d. Nilai Ambang Batas Seleksi CASN Tahun 2019; e. Nilai Ambang Batas Seleksi PPPK untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian Tahun 2019 (Asdep2D3)
        • 6.1.5.1. Kebijakan tentang perencanaan kebutuhan dan pengadaan (pengembangan model rekruitmen) ASN: a. Kriteria Penetapan Kebutuhan dan Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2019 b. Penerimaan Mahasiswa-Mahasiswi/Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga c. Pengadaan PPPK untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian Tahun 2019 d. Nilai Ambang Batas Seleksi CASN Tahun 2019 e. Nilai Ambang Batas Seleksi PPPK untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian Tahun 2019 (Bid Pengadaan SDMA)
        • 6.1.5.2. Pemetaan terhadap kelebihan/kekurangan PNS (Bid Pengadaan SDMA)
        • 6.1.5.3. Konsep Kebijakan tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN (Bid PSDMA)
          • 6.1.5.3.1. Jumlah bahan rumusan kebijakan tentang Kebijakan tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN (Subid PPNS)
      • 6.1.6. Monitoring terhadap pelaksanaan integrasi data (Asdep2D3)
        • 6.1.6.1. Jumlah Buku Tahunan Profil Perencanaan ASN Nasional 2019 (Bid PSDMA)
        • 6.1.6.2. Jumlah Laporan Profil IP tahun 2019 yang baseline datanya telah tersusun secara numerik dan/atau spasial dalam rangka perencanaan dan pengadaan ASN (Bid SIEPPSDMA)
      • 6.1.7. Persentase IP (K/L/D) yang memiliki Nilai Indeks Merit Nasional dengan kategori “Baik” (0,61-0.80) (Asdep3D3)
      • 6.1.8. Kebijakan tindak lanjut PP Manajemen PNS dan PP Manajemen PPPK (untuk pengadaan CPNS dan PPPK) a. Pedoman Pelaksanaan Anjab dan ABK ; b. Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Kebutuhan yang Bersifat Elektronik; c. Susunan dan Mekanisme Kerja Panselnas Pengadaan ASN; d. Kriteria dan Penetapan Kelebihan PNS (Asdep2D3)
        • 6.1.8.1. Kebijakan tindak lanjut PP Manajemen PNS: Susunan dan Mekanisme Kerja Panselnas Pengadaan ASN (Bid Pengadaan SDMA)
      • 6.1.9. Persentase IP yang memiliki Nilai Manajemen Kinerja ASN Nasional dengan kategori “Baik” (0,61-0,80) pada Indeks Sistem Merit (Asdep4D3)
        • 6.1.9.1. Nilai Manajemen Kinerja PNS Nasional dengan kategori “Baik” (0,61-0,80) (Bid BPKPNS)
        • 6.1.9.2. Persentase IP yang memiliki Nilai Manajemen Kinerja PPPK Nasional dengan kategori “Baik” (0,61-0,80) (Bid PKPPPK)
      • 6.1.10. Pemetaan Kelebihan/Kekurangan ASN (Asdep2D3)
      • 6.1.11. Persentase IP yang memiliki Nilai Manajemen Kompetensi ASN Nasional dengan kategori “Baik” (0,61-0,80) pada Indeks Sistem Merit (Asdep4D3)
      • 6.1.12. Jumlah Kebijakan tentang pola karier nasional (Asdep3D3)
        • 6.1.12.1. Jumlah rancangan kebijakan tentang Pola Karir Nasional (Bid PKSDMA)
      • 6.1.13. Jumlah Kebijakan tentang standarisasi jabatan dan pengembangan karir SDM Aparatur: a. Perpres JPT Non-PNS b. Peraturan Menteri PANRB Pengisian JPT c. Paraturan Menteri PANRB Pedoman JF d. Peraturan Menteri PANRB Klasifikasi Jabatan (Asdep3D3)
        • 6.1.13.1. Jumlah rancangan kebijakan tentang Standarisasi Jabatan dan pengembangan karir SDM Aoaratur tindak lanjut PP Manajemen PNS a. PermenPANRB Pedoman Jabatan Fungsional b. PermenPANRB Klasifikasi (Bid JFSDMA)
          • 6.1.13.1.1. Jumlah rumusan kebijakan tentang Standarisasi Jabatan dan pengembangan karir SDM Aparatur tindak lanjut PP Manajemen PNS yaitu mengenai kebijakan Pedoman Jabatan Fungsional (Subid JFB Eko PMK)
          • 6.1.13.1.2. Jumlah rumusan kebijakan tentang Standarisasi Jabatan dan pengembangan karir SDM Aparatur tindak lanjut PP Manajemen PNS yaitu mengenai kebijakan Klasifikasi JF (Subid JFB Polhukam Mar)
        • 6.1.13.2. Jumlah rancangan kebijakan pengembangan karir SDM Aparatur tindak lanjut PP Manajemen PNS a. 1 Peraturan Presiden tentang JPT Non PNS b. 1 Peraturan Menteri Pengisian JPT (Bid PKSDMA)
      • 6.1.14. Jumlah kebijakan jabatan fungsional yang ditetapkan (termasuk revisi) (Asdep3D3)
        • 6.1.14.1. Jumlah Rancangan kebijakan jabatan fungsional yang ditetapkan (termasuk revisi) (Bid JFSDMA)
          • 6.1.14.1.1. Jumlah Rekomendasi usulan penetapan jabatan fungsional Bidang Jabatan Fungsional Bidang Polhukam dan Kemaritiman (Subid JFB Polhukam Mar)
          • 6.1.14.1.2. Jumlah rumusan kebijakan jabatan fungsional baru yang ditetapkan Bidang Jabatan Fungsional Bidang PPMK (Subid JFB Eko PMK)
          • 6.1.14.1.3. Jumlah rumusan kebijakan jabatan fungsional baru yang ditetapkan Bidang Jabatan Fungsional Bidang Polhukam dan Kemaritiman (Subid JFB Polhukam Mar)
      • 6.1.15. Jumlah Kebijakan tentang Manajemen Talenta Nasional (Asdep3D3)
        • 6.1.15.1. Jumlah rancangan Kebijakan tentang Manajemen Talenta Nasional (Bid PKSDMA)
      • 6.1.16. Jumlah Kebijakan tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan PPPK dalam Jabatan Fungsional tindak lanjut PP Manajemen PPPK (Asdep3D3)
        • 6.1.16.1. Jumlah kebijakan pedoman tata acara pengangkatan PPPK dalam jabatan fungsional tindak lanjut PP Manajemen PPPK (PermenPANRB PPPK yang Menduduki JF) (Bid JFSDMA)
          • 6.1.16.1.1. Jumlah rumusan kebijakan pedoman tata acara pengangkatan PPPK dalam jabatan fungsional tindak lanjut PP Manajemen PPPK dari substansi bidang PPMK (Subid JFB Eko PMK)
          • 6.1.16.1.2. Jumlah rumusan kebijakan pedoman tata acara pengangkatan PPPK dalam jabatan fungsional tindak lanjut PP Manajemen PPPK (PermenPANRB PPPK yang Menduduki JF) dari substansi bidang Polhukam dan Kemaritiman (Subid JFB Polhukam Mar)
          • 6.1.16.1.3. Jumlah Rekomendasi usulan penetapan jabatan fungsional Bidang Jabatan Fungsional Bidang PPMK (Subid JFB Eko PMK)
    • 6.2. Indeks Kesejahteraan ASN Nasional (SDMA)
      • 6.2.1. Jumlah rumusan kebijakan tentang gaji pokok, pensiun pokok dan THR: a. Kebijakan gaji pokok PNS (1 RPP) b. Kebijakan pensiun pokok PNS (1 RPP) c. Kebijakan gaji ke-13 PNS/TNI/Polri/Pejabat Negara(1 RPP) d. Kebijakan THR PNS/TNI/Polri/Pejabat Negara (1 RPP) (Asdep5D3)
        • 6.2.1.1. Jumlah bahan rancangan kebijakan kesejahteraan SDM Aparatur (ASN): a. RPP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS b. RPP Gaji Tunjangan dan Fasilitas PPPK c. RPerpres tentang Besaran Gaji dan Tunjangan PPPK d. RPermenPANRB tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat dan Pemberian Uang Pesangon (Bid PPKGSDMA)
        • 6.2.1.2. Jumlah rumusan kebijakan tentang gaji pokok, pensiun pokok dan THR: a. RPP Pensiun Pokok PNS/TNI/POLRI b. RPP Gaji ke-13 PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara c. RPP THR PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara (Bid PPKPSDMA)
      • 6.2.2. Jumlah Permenpan tentang Penilaian Mandiri Kesejahteraan ASN (Asdep5D3)
        • 6.2.2.1. Jumlah Dokumen Perhitungan Indeks Kesejahteraan ASN Nasional (Bid PPKGSDMA)
      • 6.2.3. Persentase IP (K/L/D) yang memiliki Indeks Kesejahteraan ASN minimal kategori “Sedang” (50-65) Skala (1-100) (Asdep5D3)
        • 6.2.3.1. Persentase IP (K/L/D) yang memiliki Indeks Kesejahteraan ASN minimal kategori “Sedang” (71-80) (Bid PPKGSDMA)
      • 6.2.4. Jumlah kebijakan kesejahteraan TNI dan Polri: a. Kebijakan pensiun TNI (RPP JP dan JHT TNI) b. Kebijkan Gaji polri (RPP Gaji Polri) c. Kebijakan Pensiun TNI/Polri (RPP JP dan JHT Polri) (Asdep5D3)
        • 6.2.4.1. Jumlah bahan rancangan kebijakan tentang gaji pokok, pensiun pokok dan THR: a. RPP Gaji Pokok PNS/TNI/POLRI b. RPP Gaji ke-13 PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara c. RPP THR PNS/TNI/POLRI/Pejabat Negara (Bid PPKGSDMA)
      • 6.2.5. Presentase Penyusunan Indeks Kemahalan (Asdep5D3)
      • 6.2.6. Jumlah kebijakan kesejahteraan TNI dan Polri: a. Kebijakan Gaji Pokok Polri (1 RPP) b. Kebijakan Pensiun Pokok Polri (1 RPP) c. Kebijakan Gaji Pokok TNI (1 RPP) d. Kebijakan Pensiun Pokok TNI (1 RPP) (Asdep5D3)
        • 6.2.6.1. Jumlah bahan Rancangan rumusan kebijakan kesejahteraan TNI dan Polri: RPP Gaji Polri (Bid PPKGSDMA)
        • 6.2.6.2. Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan TNI dan Polri: a.RPP JP dan JHT TNI b. RPP JP dan JHT Polri (Bid PPKPSDMA)
      • 6.2.7. Jumlah Peraturan Pemerintah Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS (Asdep5D3)
      • 6.2.8. Persentase IP yang telah disetujui Evaluasi Jabatan oleh Menteri PANRB (Asdep5D3)
      • 6.2.9. Jumlah Peraturan Pemerintah Pensiun dan JHT PNS (Asdep5D3)
      • 6.2.10. Jumlah Kebijakan tentang kesejahteraan SDM Aparatur: a. Kebijakan tentang Kesejahteraan ASN (i) PP Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PPPK (ii) Perpres tentang Besaran Gaji dan Tunjangan PPPK (iii) Perpres tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan (iv) PermenPANRB Pedoman Evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi* (v) Peraturan Menteri PANRB Pedoman Evaluasi Jabatan Administrasi* (vi) Peraturan Menteri PANRB Pedoman Evaluasi Jabatan Fungsional* (vii) PermenPANRB tentang Mekanisme/Tata Cara Perubahan Kelas Jabatan Pegawai dalam Jabatan (viii) PermenPANRB tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat dan Pemberian Uang Pesangon. b. Kebijakan tentang Pengembangan ASN City* (Asdep5D3)
        • 6.2.10.1. Jumlah rumusan kebijakan kesejahteraan SDM Aparatur (ASN): a. PP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua PNS b. Perpres tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan (Bid PPKPSDMA)
  • 7. Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional
    • 7.1. Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional (RBKunwas)
      • 7.1.1. Jumlah instansi pemerintah yang nilai akuntabilitas kinerjanya baik (kategori "B" ke atas) (SesdepD1)
        • 7.1.1.1. Jumlah instansi pemerintah yang nilai akuntabilitas kinerjanya baik (kategori “B” ke atas) (Bag PKA)
          • 7.1.1.1.1. Jumlah instansi pemerintah yang nilai akuntabilitas kinerjanya baik (kategori “B” ke atas) (Subag PK)
          • 7.1.1.1.2. Jumlah instansi pemerintah yang nilai akuntabilitas kinerjanya baik (kategori “B” ke atas) (Subag PA)
        • 7.1.1.2. Jumlah instansi pemerintah yang nilai akuntabilitas kinerjanya baik (kategori “B” ke atas) (Bag Adm Pelaporan)
      • 7.1.2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang tepat waktu (SesdepD1)
        • 7.1.2.1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang tepat waktu (Bag PKA)
          • 7.1.2.1.1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang tepat waktu (Subag PK)
          • 7.1.2.1.2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang tepat waktu (Subag PA)
        • 7.1.2.2. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang tepat waktu (Bag Adm Pelaporan)
    • 7.2. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material (Balaks)
      • 7.2.1. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material (SesdepD2)
      • 7.2.2. Tingkat penyerapan anggaran (SesdepD2)
        • 7.2.2.1. Tingkat Penyerapan Anggaran Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Bag PKA)
  • 8. Persentase Instansi Pemerintah yang nilai Akuntabilitas Kinerjanya "Baik"
    • 8.1. Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "BAIK" (RBKunwas)
      • 8.1.1. Persentase PNS Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang memiliki kategori penilaian kinerja "baik" (SesdepD1)
        • 8.1.1.1. Persentase pegawai Deputi RBKunwas dengan tingkat kehadiran > 90% (Bag Adm Pelaporan)
          • 8.1.1.1.1. Persentase pegawai Deputi RBKunwas dengan tingkat kehadiran > 90% (Subag Adm Umum)
  • 9. Skor integritas nasional
    • 9.1. Skor integritas nasional (RBKunwas)
    • 9.2. Persentase lnstansi Pemerintah yang telah menerapkan kebijakan LHKASN (RBKunwas)
  • 10. Jumlah IP yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM
    • 10.1. Jumlah IP yang memiliki unit kerja berpredikat WBK/WBBM (RBKunwas)
      • 10.1.1. Jumlah instansi pemerintah yang unit kerjanya memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) (Asdep5D1)
  • 11. Indeks Pelayanan Publik Nasional
    • 11.1. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) nasional (Yanlik)
      • 11.1.1. Indeks Pelayanan Publik UPP tertentu di wilayah I (Asdep2D4)
        • 11.1.1.1. Jumlah instansi pemerintah di wilayah I yang dievaluasi (Bid Wil I-2)
          • 11.1.1.1.1. Jumlah laporan hasil analisis nilai Indeks Pelayanan Publik UPP tertentu di wilayah I (Subid Koord I-2)
          • 11.1.1.1.2. Jumlah laporan hasil analisis nilai Indeks Pelayanan Publik UPP tertentu di wilayah I (Subid Pemantauan Eva I-2)
        • 11.1.1.2. Jumlah instansi pemerintah di wilayah I yang dievaluasi (Bid Wil I-1)
        • 11.1.1.3. Jumlah instansi pemerintah di wilayah I yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik (Bid Wil I-1)
        • 11.1.1.4. Jumlah instansi pemerintah di wilayah I yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik (Bid Wil I-2)
          • 11.1.1.4.1. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (Subid Pemantauan Eva I-2)
          • 11.1.1.4.2. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (Subid Koord I-2)
      • 11.1.2. Indeks Pelayanan Publik UPP tertentu di wilayah II (Asdep3D4)
        • 11.1.2.1. Jumlah instansi pemerintah di wilayah II yang melaksanakan FKP (Bid Wil II-1)
        • 11.1.2.2. Jumlah instansi pemerintah di wilayah II yang melaksanakan FKP (Bid Wil II-2)
          • 11.1.2.2.1. Jumlah laporan penerapan kebijakan pelayanan publik (Subid Koord II-2)
          • 11.1.2.2.2. Jumlah laporan penerapan kebijakan pelayanan publik (Subid Pemantauan Eva II-2)
        • 11.1.2.3. Jumlah UPP yang memiliki sarana prasarana penunjang bagi kaum rentan berkebutuhan khusus (Bid Wil II-1)
        • 11.1.2.4. Jumlah UPP yang memiliki sarana prasarana penunjang bagi kaum rentan berkebutuhan khusus (Bid Wil II-2)
      • 11.1.3. Jumlah kebijakan bidang pelayanan publik (Asdep1D4)
        • 11.1.3.1. Jumlah rancangan kebijakan bidang pelayanan publik (Bid PPKPP)
          • 11.1.3.1.1. Jumlah policy note rancangan kebijakan bidang pelayanan publik (Subid APKPP)
      • 11.1.4. Indeks Pelayanan Publik UPP tertentu di wilayah III (Asdep4D4)
        • 11.1.4.1. Jumlah Instansi Pemerintah di wilayah III-1 yang dilaksanakan pendampingan forum konsultasi publik (Bid Wil III-1)
        • 11.1.4.2. Jumlah instansi pemerintah di wilayah III-2 yang dilaksanakan pendampingan forum konsultasi publik (Bid Wil III-2)
          • 11.1.4.2.1. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan forum konsultasi publik (Subid Koord III-2)
          • 11.1.4.2.2. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan forum konsultasi publik (Subid Pemantauan Eva III-2)
        • 11.1.4.3. Jumlah UPP yang memiliki sarana prasarana penunjang bagi kaum rentan berkebutuhan khusus di wilayah III-2 (Bid Wil III-2)
          • 11.1.4.3.1. Jumlah dokumen hasil analisis UPP yang memiliki sarana prasarana penunjang bagi kaum rentan berkebutuhan khusus (Subid Koord III-2)
          • 11.1.4.3.2. Jumlah dokumen hasil analisis UPP yang memiliki sarana prasarana penunjang bagi kaum rentan berkebutuhan khusus (Subid Pemantauan Eva III-2)
        • 11.1.4.4. Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang memiliki sarana prasarana penunjang bagi kaum rentan berkebutuhan khusus di wilayah III-1 (Bid Wil III-1)
      • 11.1.5. Jumlah IP yang pengelolaan pengaduan pelayanan publiknya baik (Asdep1D4)
        • 11.1.5.1. Jumlah IP yang pengelolaan pengaduan pelayanan publiknya terhubung dengan SP4N-LAPOR! (Bid PSIPP)
          • 11.1.5.1.1. Jumlah IP yang dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR! (Bid SP4N)
        • 11.1.5.2. Jumlah IP yang dilakukan pembinaan dan pendampingan pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR! (Bid PSIPP)
          • 11.1.5.2.1. Jumlah IP yang dilakukan bimtek dan/atau transfer of knowledge pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR! (Bid SP4N)
      • 11.1.6. Jumlah inovasi pelayanan publik yang baik (Asdep1D4)
        • 11.1.6.1. Jumlah inovasi pelayanan publik yang dilakukan desk evaluation (Bid PPKPP)
          • 11.1.6.1.1. Jumlah inovasi pelayanan publik yang mendaftar kompetisi inovasi pelayanan publik (Subid ASKPP)
      • 11.1.7. Jumlah UPP yang menerapkan e-services dengan baik (Asdep1D4)
        • 11.1.7.1. Jumlah UPP yang menggunakan e-services (Bid PSIPP)
          • 11.1.7.1.1. Jumlah UPP yang dilakukan Sosialisasi dan knowledge sharing kebijakan e-services (Subid PPSIPP)
        • 11.1.7.2. Jumlah UPP yang dilakukan pembinaan e-services (Bid PSIPP)
          • 11.1.7.2.1. Jumlah UPP yang dimonitoring dan evaluasi penggunaan e-servicesnya (Subid PPSIPP)
      • 11.1.8. IP yang diberikan peningkatan kapasitas bidang pelayanan publik (SesdepD4)
        • 11.1.8.1. Jumlah dokumen perencanaan kegiatan peningkatan kapasitas bidang pelayanan publik (Bag PKA)
        • 11.1.8.2. Jumlah materi peningkatan kapasitas bidang pelayanan publik (Bag Adm Pelaporan)
          • 11.1.8.2.1. Jumlah draft materi peningkatan kapasitas bidang pelayanan publik (Subag Eva Pelaporan)
      • 11.1.9. Jumlah naskah akademik penyempurnaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik (Asdep1D4)
        • 11.1.9.1. Jumlah Rancangan naskah akademik penyempurnaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik (Bid PPKPP)
          • 11.1.9.1.1. Jumlah policy note Rancangan naskah akademik penyempurnaan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik (Subid APKPP)
      • 11.1.10. Jumlah inovasi yang direplikasi (Asdep1D4)
        • 11.1.10.1. Jumlah inovasi yang dilakukan pembinaan untuk direplikasi (Bid PPKPP)
          • 11.1.10.1.1. Jumlah inovasi yang dimonev untuk direplikasi (Subid ASKPP)
      • 11.1.11. Jumlah IP yang menerapkan SIPP dengan baik (Asdep1D4)
        • 11.1.11.1. Jumlah IP yang terintegrasi dalam SIPP (Bid PSIPP)
          • 11.1.11.1.1. Jumlah IP yang dimonitoring dan dievaluasi dalam penerapan SIPP (Subid PPSIPP)
        • 11.1.11.2. Jumlah IP yang dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam penerapan SIPP (Bid PSIPP)
      • 11.1.12. Grand Design Pelayanan Publik (Asdep1D4)
        • 11.1.12.1. Rancangan Grand Design Pelayanan Publik (Bid PPKPP)
          • 11.1.12.1.1. Bahan Rancangan Grand Design Pelayanan Publik (Subid APKPP)
      • 11.1.13. Jumlah UPP yang mereplikasi inovasi pelayanan publik (Asdep1D4)
        • 11.1.13.1. Jumlah UPP yang difasilitasi mereplikasi inovasi pelayanan publik (Bid PPKPP)
          • 11.1.13.1.1. Jumlah UPP yang dimonev mereplikasi inovasi pelayanan publik (Subid ASKPP)
      • 11.1.14. Jumlah UPP di wilayah I yang menerapkan Standar Pelayanan Publik (Asdep2D4)
        • 11.1.14.1. Jumlah Laporan UPP di wilayah I yang menerapkan Standar Pelayanan Publik (Bid Wil I-1)
        • 11.1.14.2. Jumlah Laporan UPP di wilayah I yang menerapkan Standar Pelayanan Publik (Bid Wil I-2)
          • 11.1.14.2.1. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi Standar Pelayanan Publik pada UPP di wilayah I (Subid Koord I-2)
          • 11.1.14.2.2. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi Standar Pelayanan Publik pada UPP di wilayah I (Subid Pemantauan Eva I-2)
      • 11.1.15. Jumlah UPP di wilayah II yang menerapkan standar pelayanan publik (Asdep3D4)
        • 11.1.15.1. Jumlah UPP di wilayah II yang menetapkan Standar Pelayanan Publik (Bid Wil II-1)
        • 11.1.15.2. Jumlah UPP di wilayah II yang menetapkan Standar Pelayanan Publik (Bid Wil II-2)
      • 11.1.16. Jumlah UPP di wilayah III yang menerapkan Standar Pelayanan Publik (Asdep4D4)
        • 11.1.16.1. Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) di wilayah III-1 yang menerapkan Standar Pelayanan Publik (Bid Wil III-1)
        • 11.1.16.2. Jumlah UPP di wilayah III-2 yang menerapkan standar pelayanan publik (Bid Wil III-2)
          • 11.1.16.2.1. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi standar pelayanan publik pada UPP di wilayah III (Subid Koord III-2)
          • 11.1.16.2.2. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi standar pelayanan publik pada UPP di wilayah III (Subid Pemantauan Eva III-2)
      • 11.1.17. Jumlah inovasi yang mendapat pengakuan internasional (Asdep1D4)
        • 11.1.17.1. Jumlah inovasi yang dilakukan pendampingan untuk mendapat pengakuan internasional (Bid PPKPP)
          • 11.1.17.1.1. Jumlah inovasi yang dilakukan sosialisasi untuk mendapat pengakuan internasional (Subid ASKPP)
  • 12. Persentase IP yang Indeks Pelayanan Publiknya "Baik"
    • 12.1. Persentase IP yang Indeks Pelayanan Publik (IPP)-nya Baik (Yanlik)
      • 12.1.1. Jumlah instansi pemerintah di wilayah I yang Indeks Pelayanan Publik-nya Baik (Asdep2D4)
        • 12.1.1.1. Jumlah Laporan Instansi Pemerintah di wilayah I yang Indeks Pelayanan Publiknya ‘Baik’ (Bid Wil I-2)
          • 12.1.1.1.1. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelayanan publik di Instansi Pemerintah di wilayah I (Subid Koord I-2)
          • 12.1.1.1.2. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelayanan publik di Instansi Pemerintah di wilayah I (Subid Pemantauan Eva I-2)
        • 12.1.1.2. Jumlah Laporan Instansi Pemerintah di wilayah I yang Indeks Pelayanan Publiknya ‘Baik’ (Bid Wil I-1)
      • 12.1.2. Jumlah Instansi Pemerintah di wilayah II yang Indeks Pelayanan Publiknya baik (Asdep3D4)
        • 12.1.2.1. Jumlah instansi pemerintah di wilayah II yang dilakukan evaluasi Pelayanan Publik (Bid Wil II-1)
        • 12.1.2.2. Jumlah instansi pemerintah di wilayah II yang dilakukan evaluasi Pelayanan Publik (Bid Wil II-2)
          • 12.1.2.2.1. Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi pelayanan publik (Subid Koord II-2)
          • 12.1.2.2.2. Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi pelayanan publik (Subid Pemantauan Eva II-2)
      • 12.1.3. Jumlah instansi pemerintah di wilayah III yang Indeks Pelayanan Publik nya baik (Asdep4D4)
        • 12.1.3.1. Jumlah Instansi Pemerintah di Wilayah III-1 yang dilakukan evaluasi (Bid Wil III-1)
        • 12.1.3.2. Jumlah Instansi Pemerintah di Wilayah III-2 yang dilakukan evaluasi (Bid Wil III-2)
          • 12.1.3.2.1. Jumlah laporan hasil analisis nilai Indeks Pelayanan Publik UPP tertentu di wilayah III (Subid Koord III-2)
          • 12.1.3.2.2. Jumlah laporan hasil analisis nilai Indeks Pelayanan Publik UPP tertentu di wilayah III (Subid Pemantauan Eva III-2)
          • 12.1.3.2.3. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelayanan publik UPP tertentu di Instansi Pemerintah wilayah III (Subid Koord III-2)
          • 12.1.3.2.4. Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelayanan publik UPP tertentu di Instansi Pemerintah wilayah III (Subid Pemantauan Eva III-2)
  • 13. Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB
    • 13.1. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB (Sesmen)
      • 13.1.1. Skor capaian area perubahan penataan peraturan perundang-undangan (Hukip)
        • 13.1.1.1. Persentase kebijakan yang dianalisis dan diharmonisasi sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan (Bag Hukum)
          • 13.1.1.1.1. Persentase usulan kebijakan yang dianalisis, diharmonisasi dan dilegal drafting sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan (Subag PP)
          • 13.1.1.1.2. Jumlah Peraturan Menteri PANRB yang dievaluasi (Subag PP)
          • 13.1.1.1.3. Sistem Informasi Layanan Hukum Kementerian PANRB (Silahkan) yang terintegrasi dengan PANRB Smart (Subag PP)
        • 13.1.1.2. Persentase kebijakan yang direncanakan dan didokumentasikan (Bag Hukum)
          • 13.1.1.2.1. Persentase penyelesaian rancangan Program Legislasi (Proleg) bidang PANRB (Subag PJDH)
          • 13.1.1.2.2. Persentase Peraturan Menteri PANRB yang didokumentasikan (Subag PJDH)
          • 13.1.1.2.3. Persentase kebijakan Kementerian PANRB (SE, MOU, SKB) yang didokumentasikan. (Subag PJDH)
          • 13.1.1.2.4. Pengembangan aplikasi JDIH (Subag PJDH)
      • 13.1.2. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB (Insp)
      • 13.1.3. Skor Capaian Area Perubahan Manajemen Perubahan (MKOK)
        • 13.1.3.1. Skor Tim RBI (Bag Org RBI)
          • 13.1.3.1.1. Jumlah Pokja RBI yang difasilitasi pelaksanaan agenda kerjanya (Subag RBI)
          • 13.1.3.1.2. Jumlah dokumen pelaksanaan Rencana Aksi RBI yang diselesaikan (Subag RBI)
          • 13.1.3.1.3. Jumlah Pokja yang dimonev RBI (Subag RBI)
          • 13.1.3.1.4. Jumlah Dokumen Rencana Aksi Agen Perubahan yang disusun (Subag RBI)
        • 13.1.3.2. Skor Road Map RB (Bag Org RBI)
          • 13.1.3.2.1. Jumlah dokumen reviu PMPRB hasil Asessesment asessor yang diselesaikan (Subag RBI)
          • 13.1.3.2.2. Jumlah Dokumen Internalisasi Road Map yang mencakup 8 area perubahan dan quick wins yang diselesaikan (Subag RBI)
          • 13.1.3.2.3. Jumlah Dokumen Rancangan Road Map RBI 2020-2024 yang disusun selaras dengan Rancangan Road Map dan Renstra Kementerian (Subag RBI)
        • 13.1.3.3. Skor Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja (Bag Org RBI)
          • 13.1.3.3.1. Persentase Reform Corner/Knowledge Sharing yang dilaksanakan sesuai dengan isu strategis dan aktual (Subag RBI)
      • 13.1.4. Skor capaian area perubahan penataan sistem manajemen SDM Aparatur PANRB (SDMU)
        • 13.1.4.1. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Kementerian PANRB (Bag SDM)
          • 13.1.4.1.1. Jumlah Laporan Monitoring Disiplin Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Kementerian PANRB (Subag KSDMA)
        • 13.1.4.2. Persentase pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai yang terlayani sesuai ketentuan (Bag SDM)
          • 13.1.4.2.1. Persentase pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai yang terlayani sesuai ketentuan (Subag PPSDMA)
        • 13.1.4.3. Jumlah Dokumen Perencanaan kebutuhan pegawai 5 (lima) tahunan (PNS dan PPPK) berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Bag SDM)
          • 13.1.4.3.1. Jumlah Draft Laporan Perencanaan Kebutuhan ASN 5 (lima) tahunan (PNS dan PPPK) (Subag PPSDMA)
        • 13.1.4.4. Persentanse Jumlah Pegawai Kementerian PANRB yang telah dilakukan Analisis Kebutuhan Diklat (Bag SDM)
          • 13.1.4.4.1. Jumlah Draft Dokumen Analis Kebutuhan Diklat di Lingkungan Kementerian PANRB (Subag PPSDMA)
        • 13.1.4.5. Jumlah Dokumen Konsep Program Pengembangan Pegawai di luar Diklat (Magang) (Bag SDM)
          • 13.1.4.5.1. Jumlah Draft Dokumen Konsep Program Pengembangan Pegawai di luar Diklat (Magang) (Subag PPSDMA)
        • 13.1.4.6. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian PANRB (Bag SDM)
          • 13.1.4.6.1. Jumlah Laporan Monitoring serta Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian PANRB (Subag KSDMA)
        • 13.1.4.7. Jumlah Aplikasi SKP Online (Bag SDM)
          • 13.1.4.7.1. Jumlah Fitur Aplikasi SKP Online (Subag MSDMA)
        • 13.1.4.8. Persentase pengelolaan layanan kesehatan pegawai yang diselenggarakan sesuai ketentuan (Bag SDM)
          • 13.1.4.8.1. Persentase Pengelolaan layanan kesehatan pegawai yang diselenggarakan sesuai ketentuan (Subag KSDMA)
        • 13.1.4.9. Jumlah Kebijakan Magang di lingkungan Kementerian PANRB (Bag SDM)
          • 13.1.4.9.1. Jumlah Draft Peraturan Menteri PARB Manajemen Kegiatan Magang di lingkungan Kementerian PANRB (Subag MSDMA)
        • 13.1.4.10. Jumlah Dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) Kementerian PANRB yang telah direvisi (Bag SDM)
          • 13.1.4.10.1. Jumlah Draft Dokumen Human Capital Development Plan (HCDP) Kementerian PANRB yang telah direvisi (Subag PPSDMA)
        • 13.1.4.11. Jumlah Pegawai Kementerian PANRB yang terpilih dalam Penyelenggaran Pemilihan Penghargaan Pegawai Teladan Kementerian PANRB (Bag SDM)
          • 13.1.4.11.1. Jumlah Laporan Penyelenggaran Pemilihan Penghargaan Pegawai Teladan Kementerian PANRB (Subag KSDMA)
        • 13.1.4.12. Jumlah Aplikasi ST Online (Bag SDM)
          • 13.1.4.12.1. Pengembangan Aplikasi ST Online (Subag KSDMA)
        • 13.1.4.13. Persentase Pemenuhan Formasi yang Kosong dalam Seleksi Penerimaan Pegawai (PNS dan PPPK) berbasis Kompetensi (Manajerial, Sosiokultural, dan Teknis) (Bag SDM)
          • 13.1.4.13.1. Jumlah draft laporan pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai (PNS dan PPPK) berbasis Kompetensi (Manajerial, Sosiokultural, dan Teknis) (Subag PPSDMA)
      • 13.1.5. Jumlah telaahan strategis bidang politik dan hukum terkait PANRB (SA)
      • 13.1.6. Jumlah telaahan strategis bidang pemerintahan dan otonomi daerah terkait PANRB (SA)
      • 13.1.7. Jumlah telaahan strategis bidang administrasi negara terkait PANRB (SA)
      • 13.1.8. Jumlah telaahan strategis bidang budaya kerja terkait PANRB (SA)
      • 13.1.9. Indeks Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Kementerian PANRB (Hukip)
        • 13.1.9.1. Jumlah Publikasi Kementerian PANRB yang diterbitkan di Media Internal dan Eksternal (Bag Kom Publik)
          • 13.1.9.1.1. Jumlah publikasi Kementerian PANRB yang diterbitkan di media internal (majalah, jurnal, buku kiprah, baliho) (Subag Pemberitaan dan Publikasi)
          • 13.1.9.1.2. Jumlah publikasi Kementerian PANRB yang diterbitkan di media eksternal (advetorial majalah, koran, media online, media sosial, TV dan Radio) (Subag Pemberitaan dan Publikasi)
        • 13.1.9.2. Jumlah Pemberitaan Kementerian PANRB yang dimuat di Media Internal dan Eksternal (Bag Kom Publik)
          • 13.1.9.2.1. Jumlah pemberitaan Kementerian PANRB yang dimuat di media eksternal (media cetak, media sosial, media online, TV dan Radio) (Subag Pemberitaan dan Publikasi)
          • 13.1.9.2.2. Jumlah Pemberitaan Kementerian PANRB yang dimuat di media internal (Subag Pemberitaan dan Publikasi)
      • 13.1.10. Jumlah saran dan pertimbangan di bidang hubungan kelembagaan (SA)
      • 13.1.11. Jumlah saran dan pertimbangan di bidang komunikasi (SA)
      • 13.1.12. Jumlah saran dan pertimbangan di bidang politik (SA)
      • 13.1.13. Indeks Penerapan Sistem Merit (Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja) (SDMU)
        • 13.1.13.1. Persentase JPT Pratama dan JPT Madya lowong yang terisi melalui seleksi secara Terbuka di lingkungan Kementerian PANRB (Bag SDM)
          • 13.1.13.1.1. Jumlah Draft Laporan Pelaksanaan Seleksi JPT Pratama dan JPT Madya secara Terbuka di lingkungan Kementerian PANRB (Subag PPSDMA)
        • 13.1.13.2. Jumlah Dokumen Kamus dan Profil Kompetensi Teknis di lingkungan Kementerian PANRB (Bag SDM)
          • 13.1.13.2.1. Jumlah Draft Dokumen Kamus dan Profil Kompetensi Teknis di Lingkungan Kementerian PANRB (Subag PPSDMA)
        • 13.1.13.3. Persentase pegawai yang mengumpulkan penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2019 (Bag SDM)
          • 13.1.13.3.1. Persentase pegawai yang mengumpulkan penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2019 (Subag MSDMA)
        • 13.1.13.4. Jumlah Aplikasi Kompetensi Online (Bag SDM)
          • 13.1.13.4.1. Pengembangan Aplikasi Kompetensi Online (Subag PPSDMA)
        • 13.1.13.5. Persentase Jabatan Administrator dan Pengawas lowong yang terisi melalui seleksi Semi Terbuka di lingkungan Kementerian PANRB (Bag SDM)
          • 13.1.13.5.1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Seleksi Jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Kementerian PANRB (Subag MSDMA)
        • 13.1.13.6. Jumlah Dokumen Peta Profil Kompetensi dan Profil Kinerja (9 Box Matriks) Eselon I Kementerian PANRB (Bag SDM)
          • 13.1.13.6.1. Jumlah Draft Dokumen Peta Profil Kompetensi dan Profil Kinerja (9 Box Matriks) Eselon I Kementerian PANRB (Subag PPSDMA)
        • 13.1.13.7. Persentase pegawai yang mengumpulkan Realisasi Penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2018 (Bag SDM)
          • 13.1.13.7.1. Persentase pegawai yang mengumpulkan Realisasi Penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2018 (Subag MSDMA)
        • 13.1.13.8. Jumlah Dokumen konsep Rumpun Jabatan (Job Family) di lingkungan Kementerian PANRB (Bag SDM)
          • 13.1.13.8.1. Jumlah Dokumen konsep Rumpun Jabatan (Job Family) di lingkungan Kementerian PANRB (Subag MSDMA)
        • 13.1.13.9. Jumlah Draft Revisi PerMenPANRB Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian PANRB (Bag SDM)
          • 13.1.13.9.1. Jumlah Kebijakan Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian PANRB (Subag KSDMA)
        • 13.1.13.10. Persentase pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian di bidang mutasi pegawai yang terlayani sesuai ketentuan (Bag SDM)
          • 13.1.13.10.1. Persentase dokumen administrasi Kenaikan Pangkat yang terlayani dengan efektif dan tepat waktu (Subag MSDMA)
          • 13.1.13.10.2. Persentase dokumen administrasi Kenaikan Gaji Berkala yang terlayani dengan efektif dan tepat waktu (Subag MSDMA)
          • 13.1.13.10.3. Persentase dokumen administrasi Pensiun yang terlayani dengan efektif dan tepat waktu (Subag MSDMA)
        • 13.1.13.11. Jumlah Dokumen Konsep Manajemen Kinerja Pegawai per Triwulanan (Bag SDM)
          • 13.1.13.11.1. Jumlah Dokumen Konsep Manajemen Kinerja Pegawai per Triwulanan (Subag MSDMA)
        • 13.1.13.12. Persentase pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian di bidang kesejahteraan yang terlayani sesuai ketentuan (Bag SDM)
          • 13.1.13.12.1. Persentase Pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian di bidang kesejahteraan yang terlayani sesuai ketentuan (Subag KSDMA)
      • 13.1.14. Skor Penguatan Pengawasan (Insp)
      • 13.1.15. Skor Capaian Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi (MKOK)
        • 13.1.15.1. Skor Evaluasi Organisasi (Bag Org RBI)
          • 13.1.15.1.1. Jumlah dokumen Jabatan (Anjab, ABK, dan Kelas Jabatan) yang diselesaikan (Subag OTK)
          • 13.1.15.1.2. Jumlah kajian re-organisasi yang diselesaikan (Subag OTK)
          • 13.1.15.1.3. Jumlah unit kerja yang dievaluasi efektivitas organisasi-nya (Subag OTK)
        • 13.1.15.2. Skor Penataan Organisasi (Bag Org RBI)
          • 13.1.15.2.1. Jumlah dokumen ketatalaksanaan (Proses bisnis, SOP, dan Standar Pelayanan) yang diselesaikan (Subag OTK)
        • 13.1.15.3. Skor dimensi struktur organisasi pada Indeks Evaluasi Kelembagaan unit Sekretariat (Bag Org RBI)
      • 13.1.16. Persentase rekomendasi isu aktual yang disampaikan (SA)
      • 13.1.17. Persentase rekomendasi isu aktual yang disampaikan (SA)
      • 13.1.18. Persentase rekomendasi isu aktual yang disampaikan (SA)
      • 13.1.19. Jumlah sosialisasi/asistensi pengembangan budaya kerja (SA)
      • 13.1.20. Skor Keterbukaan Informasi Publik (Hukip)
        • 13.1.20.1. Persentase pelayanan informasi dalam rangka Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik (Bag Kom Publik)
          • 13.1.20.1.1. Skor keterbukaan informasi publik pada area penataan tata laksana (Subag PIP)
          • 13.1.20.1.2. Persentase pelayanan informasi dalam rangka Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik (Subag PIP)
          • 13.1.20.1.3. Jumlah kegiatan Uji Konsekuensi Informasi yang dikecualikan (Subag PIP)
        • 13.1.20.2. Persentase pengelolaan pengaduan internal Kementerian PANRB yang ditindaklanjuti (Bag Kom Publik)
          • 13.1.20.2.1. Skor pengelolaan pengaduan pada area peningkatan kualitas pelayanan publik (Subag PIP)
          • 13.1.20.2.2. Jumlah hari untuk menindaklanjuti pengelolaan pengaduan (Respond Time) (Subag PIP)
        • 13.1.20.3. Uji konsekuensi informasi publik Kementerian PANRB (Bag Kom Publik)
        • 13.1.20.4. Jumlah Forum Komunikasi yang dibangun (Bag Kom Publik)
          • 13.1.20.4.1. Jumlah forum komunikasi yang dilaksanakan (Bakohumas, Gathering, pameran) (Subag HMAL)
          • 13.1.20.4.2. Jumlah komunikasi dan koordinasi yang dibangun dengan media massa. (Subag HMAL)
          • 13.1.20.4.3. Jumlah Laporan pemutakhiran data dan informasi media dan kelembagaan (Subag HMAL)
      • 13.1.21. Persentase ASN Biro HUKIP yang memiliki kategori penilaian kinerja "BAIK" (Hukip)
      • 13.1.22. Skor Tingkat Maturitas SPIP (Insp)
      • 13.1.23. Jumlah Unit Kerja yang pengajuan pengusulan ZI Menuju WBK/WBBM nya diterima (dievaluasi oleh TPN) (Insp)
      • 13.1.24. Skor Capaian Proses Bisnis dan SOP Utama (Area Perubahan Penataan Tata Laksana) (MKOK)
        • 13.1.24.1. Skor Proses Bisnis dan SOP (Bag Org RBI)
          • 13.1.24.1.1. Jumlah dokumen reviu standar pelayanan dan SOPnya (Subag OTK)
      • 13.1.25. Persentase Pemenuhan Penugasan Khusus (SA)
      • 13.1.26. Persentase Pemenuhan Penugasan Khusus (SA)
      • 13.1.27. Persentase Pemenuhan Penugasan Khusus (SA)
      • 13.1.28. Persentase rekomendasi isu aktual yang disampaikan (SA)
      • 13.1.29. Skor Capaian Standar Pelayanan (Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) (MKOK)
        • 13.1.29.1. Skor Standar Pelayanan (Bag Org RBI)
          • 13.1.29.1.1. Jumlah unit kerja yang diasistensi evaluasi kelembagaannya (Subag OTK)
      • 13.1.30. Persentase Pemenuhan Penugasan Khusus (SA)
      • 13.1.31. Jumlah unit kerja yang layanan e-Salam baik (Insp)
      • 13.1.32. Skor Capaian Penguatan Akuntabilitas (MKOK)
      • 13.1.33. Tingkat Kapabilitas APIP (Insp)
        • 13.1.33.1. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2018 (Subag TU Insp)
        • 13.1.33.2. Penyusunan PK Inspektorat Tahun 2019 (Subag TU Insp)
        • 13.1.33.3. Melakukan pemberian pelayanan ketatausahaan di lingkungan Inspektorat (Subag TU Insp)
        • 13.1.33.4. Menerima surat-surat dari K/L, masyarakat dan dari unit kerja internal secara manual dan elektronik (email) (Subag TU Insp)
        • 13.1.33.5. Memberikan nomer agenda/tanggal surat masuk dari K/L, masyarakat, dan meneruskan ke Inspektur (Subag TU Insp)
        • 13.1.33.6. Meneruskan surat-surat yang telah disposisi Inspektur, dan diteruskan kepada Auditor, dan unit kerja lainnya (Subag TU Insp)
        • 13.1.33.7. Mengetik konsep nota dinas, surat dinas, undangan, surat tugas dari Inspektur/Auditor (Subag TU Insp)
        • 13.1.33.8. Memeriksa dan mengoreksi surat-surat yang akan dikirim secara manual dan elektronik (email) (Subag TU Insp)
        • 13.1.33.9. Memberikan nomor surat-surat : nota dinas, surat dinas, undangan, surat tugas, laporan hasil pengawasan, dan SK melalui Aplikasi SIRATU (Subag TU Insp)
        • 13.1.33.10. Mengirim nota dinas, surat dinas, undangan, st, laporan, dan sk secara manual dan elektronik (email) (Subag TU Insp)
        • 13.1.33.11. Mengatur jadwal kegiatan Inspektur (Subag TU Insp)
        • 13.1.33.12. Penanganan arsip surat-surat yang sudah selesai ditindak lanjuti, dan arsip laporan hasil pengawasan (Subag TU Insp)
    • 13.2. Indeks Kualitas Pelayanan Kem. PANRB (Sesmen)
      • 13.2.1. Indeks kualitas pelayanan Biro SDMU (SDMU)
        • 13.2.1.1. Indeks kualitas pelayanan Keuangan (Bag Keu)
          • 13.2.1.1.1. Indeks kualitas pelayanan perbendaharaan (Subag Perbend)
          • 13.2.1.1.2. Indeks kualitas pelayanan verifikasi dokumen keuangan (Subag Ver)
          • 13.2.1.1.3. Indeks kualitas pelayanan akuntansi dan pelaporan (Subag Ak PK)
          • 13.2.1.1.4. Tingkat efektivitas implementasi aplikasi SIMONA (Subag Ak PK)
          • 13.2.1.1.5. Rasio Pencairan SP2D dan Penyerahan dana ke unit kerja tepat waktu (Subag Perbend)
        • 13.2.1.2. Indeks kualitas pelayanan Sumber Daya Manusia (Bag SDM)
        • 13.2.1.3. Persentase pemenuhan permintaan jamuan/ konsumsi dan ruang rapat (Bag RTP)
          • 13.2.1.3.1. Persentase pemenuhan permintaan jamuan/ konsumsi dan ruang rapat (Subag RT)
          • 13.2.1.3.2. Persentase Pemenuhan ketersediaan belanja konsumsi Biro SDM dan Umum (Subag RT)
        • 13.2.1.4. Indeks kepuasan pimpinan terhadap layanan protokol dan TU Pimpinan (Bag TUP)
          • 13.2.1.4.1. Indeks kepuasan pegawai terhadap ketertiban dan keamanan lingkungan kantor (Subag ProtoKam)
          • 13.2.1.4.2. Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap layanan Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus (Subag TU SA)
          • 13.2.1.4.3. Indeks kepuasan pimpinan terhadap layanan protokol (Subag ProtoKam)
          • 13.2.1.4.4. Persentase komplain pimpinan yang ditindaklanjuti (Subag TU SA)
          • 13.2.1.4.5. Indeks kepuasan layanan TU Sekretaris Kementerian PANRB (Subag TU Sesmen)
          • 13.2.1.4.6. Tingkat kepuasan pimpinan terhadap layanan fasilitasi rapat (Subag FRP)
          • 13.2.1.4.7. Indeks Kepuasan Pimpinan Terhadap Layanan TU Menteri (Subag TU MenPANRB)
        • 13.2.1.5. Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan bagian rumah tangga dan perlengkapan. (Bag RTP)
          • 13.2.1.5.1. Indeks hasil survei tingkat kepuasan layanan pengadaan sarana dan prasarana kantor (Subag Perlengkapan)
          • 13.2.1.5.2. Indeks hasil survei tingkat kepuasan layanan jamuan konsumsi dan ruang rapat (Subag RT)
          • 13.2.1.5.3. Indeks hasil survei tingkat kepuasan layanan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (Subag Perlengkapan)
          • 13.2.1.5.4. Indeks hasil survei tingkat kepuasan layanan kebersihan dan kerapihan kantor (Subag RT)
        • 13.2.1.6. Persentase pemenuhan permintaan layanan kegiatan pimpinan dalam hal pemenuhan ruang rapat dan konsumsi. (Bag RTP)
          • 13.2.1.6.1. Persentase pemenuhan permintaan layanan kegiatan pimpinan (Subag RT)
      • 13.2.2. Persentase layanan keprotokolan pimpinan sesuai dengan pedoman keprotokolan (SDMU)
        • 13.2.2.1. Persentase layanan keprotokolan pimpinan sesuai dengan Pedoman keprotokolan (Bag TUP)
          • 13.2.2.1.1. Persentase layanan keprotokolan pimpinan sesuai dengan pedoman keprotokolan (Subag ProtoKam)
          • 13.2.2.1.2. Persentase Penggunaan aplikasi e-pro dalam peningkatan pelayanan keprotokolan (Subag ProtoKam)
          • 13.2.2.1.3. Laporan data kinerja Bagian Protokol (Subag ProtoKam)
        • 13.2.2.2. Persentase layanan TU Pimpinan sesuai dengan SOP (Bag TUP)
          • 13.2.2.2.1. Persentase Layanan Tata Usaha Staf Ahli dan Staf Khusus yang sesuai SOP (Subag TU SA)
          • 13.2.2.2.2. Persentase surat masuk ke Menteri yang ditindaklanjuti dengan menggunakan e-office (Subag TU MenPANRB)
          • 13.2.2.2.3. Persentase layanan tata usaha Sekretaris Kementerian yang sesuai dengan SOP (Subag TU Sesmen)
          • 13.2.2.2.4. Persentase Surat Keluar yang ditandatangani Menteri (Subag TU MenPANRB)
          • 13.2.2.2.5. Draft SOP Penjadwalan agenda kegiatan Sekretaris Kementerian PANRB yang selesai disusun (Subag TU Sesmen)
          • 13.2.2.2.6. Draft SOP layanan tamu Menteri yang telah selesai disusun (Subag TU MenPANRB)
          • 13.2.2.2.7. Draft SOP Penjadwalan Menteri yang telah selesai di susun (Subag TU MenPANRB)
          • 13.2.2.2.8. Draft SOP Surat Menyurat Subbagian Tata Usaha Menteri yang telah selesai disusun (Subag TU MenPANRB)
        • 13.2.2.3. Persentase layanan rapat pimpinan yang terfasilitasi sesuai dengan draft SOP (Bag TUP)
          • 13.2.2.3.1. Penetapan draft SOP Pengelolaan Layanan Fasilitasi Rapat Pimpinan (Subag FRP)
          • 13.2.2.3.2. Persentase layanan fasilitasi rapat pimpinan sesuai dengan Draft SOP (Subag FRP)
        • 13.2.2.4. Persentase penggunaan e-pro dalam peningkatan pelayanan keprotokolan (Bag TUP)
        • 13.2.2.5. Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan Keamanan dan Ketertiban (Bag TUP)
          • 13.2.2.5.1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban (Subag ProtoKam)
      • 13.2.3. Skor Akreditasi Perpustakaan Nasional (Hukip)
        • 13.2.3.1. Skor Akreditasi Perpustakaan Nasional (Bag PKP)
          • 13.2.3.1.1. Skor Akreditasi Perpustakaan Nasional (Subag Perpustakaan)
        • 13.2.3.2. Persentase Pengelolaan Perpustakaan Manual (Bag PKP)
          • 13.2.3.2.1. Persentase Pengelolaan Perpustakaan Manual (Subag Perpustakaan)
          • 13.2.3.2.2. Peningkatan Jumlah Pengunjung melalui Promosi Perpustakaan (Subag Perpustakaan)
        • 13.2.3.3. Pengembangan Thematic Digital Library (Terbentuknya front page dan konektivitas dengan Indonesia One Search) (Bag PKP)
          • 13.2.3.3.1. Persentase pengembangan thematic digital library (e-library) tahap 2 (terbentuknya front page dan konektivitas dengan Indonesia One Search) (Subag Perpustakaan)
          • 13.2.3.3.2. Jumlah kerjasama eksternal terkait pengembangan perpustakaan (Subag Perpustakaan)
          • 13.2.3.3.3. Digitalisasi lanjutan koleksi konten lokal (Subag Perpustakaan)
        • 13.2.3.4. Jumlah Kebijakan di Bidang Perpustakaan (Bag PKP)
          • 13.2.3.4.1. Jumlah bahan kebijakan serah simpan karya cetak dan karya rekam (KCKR) (Subag Perpustakaan)
          • 13.2.3.4.2. Jumlah SOP perpustakaan yang dibuat (Subag Perpustakaan)
    • 13.3. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKunwas)
      • 13.3.1. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (SesdepD1)
        • 13.3.1.1. Jumlah dokumen perencanaan strategis Deputi RBKunwas 2020-2024 (Bag PKA)
          • 13.3.1.1.1. Jumlah draft dokumen perencanaan strategis Deputi RBKunwas 2020-2024 (Subag PK)
    • 13.4. Nilai Pelaksanaan RB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata LaksanaLaksana (Balaks)
      • 13.4.1. Nilai Pelaksanaan RB Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (SesdepD2)
        • 13.4.1.1. Jumlah SOP Kegiatan Utama Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Bag PKA)
          • 13.4.1.1.1. Jumlah Dokumen Pengelompokan Kegiatan Utama Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (Subag PK)
          • 13.4.1.1.2. Jumlah rancangan SOP Kegiatan Utama Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Subag PK)
        • 13.4.1.2. Jumlah Rancangan Rencana Strategis Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana 2020 - 2024 (Bag PKA)
          • 13.4.1.2.1. Jumlah draft Rancangan Rencana Strategis Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana 2020 - 2024 (Subag PK)
        • 13.4.1.3. Jumlah SK Tim RBI Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Bag Adm Pelaporan)
          • 13.4.1.3.1. Jumlah Dokumen Rancangan Perumusan Tugas TIM Zona Integritas (Subag Adm Umum)
        • 13.4.1.4. Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran triwulanan yang tepat waktu (Bag Adm Pelaporan)
          • 13.4.1.4.1. Persentase Laporan Kegiatan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana pada layanan e-Office secara tepat waktu (Subag Eva Pelaporan)
          • 13.4.1.4.2. Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi serta Analisis Capaian Kinerja (Subag Eva Pelaporan)
          • 13.4.1.4.3. Jumlah Prosiding Kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Kelebagaan dan Tata Laksana (Subag Eva Pelaporan)
        • 13.4.1.5. Jumlah dokumen Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja dan Prognosis Penyerapan Anggaran yang tepat waktu (Bag PKA)
          • 13.4.1.5.1. Jumlah dokumen Rencana Aksi penyerapan (prognosis) anggaran (Subag PA)
          • 13.4.1.5.2. Dokumen Rencana Aksi Pengendalian Resiko (Subag PA)
          • 13.4.1.5.3. Jumlah Dokumen KAK Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (Subag PK)
          • 13.4.1.5.4. Persentase Kesesuain Pencairan Anggaran kegiatan dengan RKA-K/L (Subag PA)
      • 13.4.2. Jumlah Peta Proses Bisnis antar unit eselon II pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (SesdepD2)
        • 13.4.2.1. Jumlah rancangan peta proses bisnis pada Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Bag PKA)
      • 13.4.3. Persentase PNS Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana yang memiliki kategori penilaian kinerja “baik” (SesdepD2)
        • 13.4.3.1. Persentasi PNS Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana yang menyusun dan dinilai SKP-nya (Bag PKA)
          • 13.4.3.1.1. Jumlah Dokumen Rancangan SKP dan penilaian SKP Pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (Subag PK)
        • 13.4.3.2. Jumlah laporan monev kepegawaian (Bag Adm Pelaporan)
          • 13.4.3.2.1. Presentase Data terkini Pegawai Pada Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Subag Adm Umum)
        • 13.4.3.3. Jumlah dokumen Peta jabatan dan analisis beban kerja (Bag Adm Pelaporan)
          • 13.4.3.3.1. Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan SDM pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (Subag Adm Umum)
    • 13.5. Nilai pelaksanaan RB Deputi Bidang Pelayanan Publik (Yanlik)
      • 13.5.1. Nilai pelaksanaan RB Deputi Bidang Pelayanan Publik (SesdepD4)
        • 13.5.1.1. Jumlah dokumen perencanaan pelaksanaan RB Deputi Bidang Pelayanan Publik (Bag PKA)
        • 13.5.1.2. Jumlah Dokumen pelaksanaan RB Deputi Bidang Pelayanan Publik yang dikumpulkan tepat waktu (Bag Adm Pelaporan)
          • 13.5.1.2.1. Jumlah dokumen pelaksanaan RB Deputi Bidang Pelayanan Publik (Subag Eva Pelaporan)
    • 13.6. Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi SDM Aparatur (SDMA)
      • 13.6.1. Nilai Pelaksanaan RB Deputi Bidang SDM Aparatur (SesdepD3)
    • 13.7. Indeks SPBE Kementerian PANRB (Sesmen)
      • 13.7.1. Skor E-Government (Area Penataan Tata laksana) (Hukip)
      • 13.7.2. Indeks SPBE (Hukip)
    • 13.8. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian PANRB (Sesmen)
      • 13.8.1. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kementerian PANRB (MKOK)
      • 13.8.2. Persentase PNS Biro MKOK yang memiliki kategori penilaian kinerja "BAIK" (MKOK)
        • 13.8.2.1. Persentase PNS bagian perencanaan kinerja dan penganggaran yang memiliki kategori penilaian kinerja "BAIK" (Bag Renkinang)
          • 13.8.2.1.1. Persentase PNS subbagian penganggaran yang memiliki kategori penilaian kinerja "BAIK" (Subag Anggrn)
          • 13.8.2.1.2. Persentase PNS subbagian perencanaan kinerja yang memiliki kategori penilaian kinerja "BAIK" (Subag PK)
        • 13.8.2.2. Persentase PNS bagian organisasi dan reformasi birokrasi yang memiliki kategori penilaian kinerja "BAIK" (Bag Org RBI)
          • 13.8.2.2.1. Persentase PNS subbagian reformasi birokrasi internal yang memiliki kategori penilaian kinerja "BAIK" (Subag RBI)
          • 13.8.2.2.2. Persentase PNS subbagian organisasi dan tata laksana yang memiliki kategori penilaian kinerja "BAIK" (Subag OTK)
        • 13.8.2.3. Persentase PNS bagian pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang memiliki kategori penilaian kinerja "BAIK" (Bag PEP)
          • 13.8.2.3.1. Persentase PNS bagian pemantauan dan evaluasi yang memiliki kategori penilaian kinerja BAIK (Subag PE)
          • 13.8.2.3.2. Persentase PNS subbagian pengelolaan dan pelaporan data kinerja yang memiliki kategori penilaian kinerja BAIK (Subag PPDK)
          • 13.8.2.3.3. Persentase PNS subbagian penyiapan bahan pimpinan yang memiliki kategori penilaian kinerja BAIK (Subag PBP)
        • 13.8.2.4. Persentase PNS bagian kerja sama yang memiliki kategori penilaian kinerja "BAIK" (Bag KS)
          • 13.8.2.4.1. Persentase PNS subbagian perencanaan dan koordinasi kerja sama yang memiliki kategori penilaian kinerja "BAIK" (Subag PKKS)
          • 13.8.2.4.2. Persentase PNS subbagian administrasi kerja sama yang memiliki kategori penilaian kinerja "BAIK" (Subag Adm KS)
      • 13.8.3. Skor pencapaian nilai Zona Integritas (ZI) (SDMU)
        • 13.8.3.1. Jumlah Laporan Kinerja Biro SDMU Tahun 2018 yang disusun dan disampaikan tepat waktu (Bag Keu)
          • 13.8.3.1.1. Jumlah laporan kinerja Biro SDMU Tahun 2019 yang disusun dan disampaikan tepat waktu (Subag Ak PK)
      • 13.8.4. Persentase Biro SDM dan Umum yang memiliki nilai SKP "baik" Tahun 2018 (SDMU)
        • 13.8.4.1. Persentase PNS Biro SDMU yang memiliki kategori nilai SKP “baik” Tahun 2018 (Bag SDM)
          • 13.8.4.1.1. Persentase Biro SDM dan Umum Tahun yang memiliki nilai SKP "baik" Tahun 2018 (Subag MSDMA)
    • 13.9. Indeks Kualitas Pelayanan Sekretariat Kementerian PANRB (Sesmen)
      • 13.9.1. Tingkat Kepuasan Pelayanan Persuratan (Hukip)
        • 13.9.1.1. Monitoring Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Persuratan (Bag PKP)
          • 13.9.1.1.1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Persuratan (Subag Persuratan)
        • 13.9.1.2. Persentase Pendistribusian Surat Tepat Waktu (Bag PKP)
          • 13.9.1.2.1. Persentase Pendistribusian Surat Masuk Tepat Waktu (Subag Persuratan)
          • 13.9.1.2.2. Persentase Pendistribusian Surat Keluar Tepat Waktu (Subag Persuratan)
          • 13.9.1.2.3. SOP pendistribusian surat masuk dan surat keluar (Subag Persuratan)
        • 13.9.1.3. Skor Audit Arsip Nasional (ANRI) (Hukip)
          • 13.9.1.3.1. Skor Audit Arsip Nasional (ANRI) (Bag PKP)
          • 13.9.1.3.2. Persentase Pengelolaan Kearsipan (Bag PKP)
          • 13.9.1.3.3. Pembangunan e-Archieve Tahap 2 (Bag PKP)
          • 13.9.1.3.4. Jumlah Kebijakan di Bidang Kearsipan (Bag PKP)
      • 13.9.2. Persentase kualitas sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana kantor (SDMU)
        • 13.9.2.1. Persentase Kesesuaian pengelolaan BMN terhadap ketentuan yang berlaku (Bag RTP)
        • 13.9.2.2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar sarana dan prasarana kantor (Bag RTP)
          • 13.9.2.2.1. Jumlah laporan rencana kebutuhan sarana dan prasarana (Subag Perlengkapan)
          • 13.9.2.2.2. Persentase pemenuhan kebutuhan kebersihan sarana dan prasarana (Subag RT)
          • 13.9.2.2.3. Jumlah laporan Pengunaan Barang Milik Negara Yang Sesuai Dengan Peruntukan (Subag PBMN)
        • 13.9.2.3. Persentase pelaksanaan pengadaan melalui e-Procurement dan e-catalogue (Bag RTP)
          • 13.9.2.3.1. Jumlah laporan Tahunan dan Triwulan pengadaan barang dan jasa (Subag Perlengkapan)
        • 13.9.2.4. Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (Bag RTP)
          • 13.9.2.4.1. Jumlah dokumen rencana pemeliharaan sarana dan prasarana (gedung, bangunan dan peralatan kantor) (Subag Perlengkapan)
          • 13.9.2.4.2. Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana (Subag Perlengkapan)
          • 13.9.2.4.3. Jumlah dokumen rencana pemeliharaan kendaraan dinas (Subag PBMN)
          • 13.9.2.4.4. Laporan pemeliharaan kendaraan dinas (Subag PBMN)
          • 13.9.2.4.5. Persentase pengadaan BMN yang dilabelisasi (Subag PBMN)
        • 13.9.2.5. Presentase pengaduan layanan sarana dan prasarana yang ditindak lanjuti. (Bag RTP)
      • 13.9.3. Tingkat efektivitas pelaksanaan kerja sama (MKOK)
        • 13.9.3.1. Tingkat efektivitas kerja sama (Bag KS)
          • 13.9.3.1.1. Jumlah dokumen kerja sama (MoU, Action Plan Donor, KAK, Laporan Pelaksanaan kerja sama tahunan) yang diselesaikan tepat waktu (Subag PKKS)
          • 13.9.3.1.2. Jumlah dokumen kerja sama (BAST, SPTMHL, SP3HL, MPHL) yang didanai hibah diselesaikan tepat waktu (Subag Adm KS)
          • 13.9.3.1.3. Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri (perijinan, paspor, exit permit, visa dll) yang diselesaikan bebas dari kesalahan (Subag Adm KS)
          • 13.9.3.1.4. Persentase usulan register hibah yang ditindaklanjuti (Subag Adm KS)
          • 13.9.3.1.5. Jumlah laporan pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan hibah triwulanan tepat waktu (Subag Adm KS)
          • 13.9.3.1.6. Persentase perijinan tenaga ahli asing yang ditindaklanjuti (Subag Adm KS)
          • 13.9.3.1.7. Jumlah dokumen Berita Acara Konfirmasi (BAK) hibah triwulanan (Subag Adm KS)
        • 13.9.3.2. Persentase fasilitasi administrasi kerja sama yang dilakukan tepat waktu dan bebas kesalahan material (Bag KS)
          • 13.9.3.2.1. Persentase unit kerja yang kegiatannya telah sesuai dengan KAK kerja sama (Subag PKKS)
        • 13.9.3.3. Jumlah PermenPANRB tentang Pedoman Kerja Sama (Bag KS)
          • 13.9.3.3.1. Jumlah konsep rancangan Pedoman Kerja Sama (Subag PKKS)
        • 13.9.3.4. Jumlah mitra kerja sama baru (Bag KS)
          • 13.9.3.4.1. Jumlah usulan calon mitra kerja sama baru (Subag PKKS)
      • 13.9.4. Presentase PNS Inspektorat yang memiliki katagori nilai SKP "Baik" (Insp)
      • 13.9.5. Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Biro HUKIP (Hukip)
      • 13.9.6. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan inspektorat (Insp)
      • 13.9.7. Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Biro MKOK (MKOK)
        • 13.9.7.1. Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (Bag PEP)
          • 13.9.7.1.1. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan subbagian pemantauan dan evaluasi (Subag PE)
          • 13.9.7.1.2. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan subbagian pengelolaan dan pelaporan data kinerja (Subag PPDK)
          • 13.9.7.1.3. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan subbagian penyiapan bahan pimpinan (Subag PBP)
        • 13.9.7.2. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan bagian perencanaan kinerja dan penganggaran (Bag Renkinang)
          • 13.9.7.2.1. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan subbagian perencanaan kinerja (Subag PK)
          • 13.9.7.2.2. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan subbagian penganggaran (Subag Anggrn)
        • 13.9.7.3. Tingkat Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan bagian organisasi dan reformasi birokrasi (Bag Org RBI)
          • 13.9.7.3.1. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan subbagian organisasi dan tata laksana (Subag OTK)
          • 13.9.7.3.2. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan subbagian reformasi birokrasi internal (Subag RBI)
        • 13.9.7.4. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan bagian kerja sama (Bag KS)
          • 13.9.7.4.1. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan subbagian perencanaan dan koordinasi kerja sama (Subag PKKS)
          • 13.9.7.4.2. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan subbagian administrasi kerja sama (Subag Adm KS)
    • 13.10. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (Balaks)
      • 13.10.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (SesdepD2)
        • 13.10.1.1. Persentase Responden yang memberikan penilaian "Baik" terhadap pelayanan Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Bag Adm Pelaporan)
  • 14. Opini BPK atas LK Kementerian PANRB Tahun 2018
    • 14.1. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan yang material (SDMA)
      • 14.1.1. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material (SesdepD3)
        • 14.1.1.1. Jumlah unit kerja di lingkungan Deputi SDM Aparatur yang pertanggungjawaban keuangannya sesuai ketentuan (Bag PKA)
    • 14.2. Opini BPK (Sesmen)
      • 14.2.1. Opini BPK (Insp)
      • 14.2.2. Persentase unit kerja yang menindaklanjuti rekomendasi BPK (Insp)
      • 14.2.3. Skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (SDMU)
        • 14.2.3.1. Skor 6 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Bag Keu)
          • 14.2.3.1.1. Skor Pengelolaan retur SP2D (Subag Perbend)
          • 14.2.3.1.2. persentase kesalahan SPM yang ditolak KPPN (Subag Ver)
          • 14.2.3.1.3. Rasio LPJ Bendahara Pengeluaran disampaikan ke KPPN tepat waktu (Subag Perbend)
          • 14.2.3.1.4. Persentase revolving uang persediaan tepat waktu (Subag Perbend)
          • 14.2.3.1.5. Persentase SPM Belanja Gaji disampaikan ke KPPN tepat waktu (Subag Perbend)
          • 14.2.3.1.6. Jumlah aplikasi Monev LS Pihak Ketiga (Subag Perbend)
      • 14.2.4. Jumlah Unit Kerja Eselon I yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset yang material (Insp)
      • 14.2.5. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material (MKOK)
        • 14.2.5.1. Persentase pengelolaan keuangan bagian perencanaan kinerja dan penganggaran yang bebas dari temuan material (Bag Renkinang)
        • 14.2.5.2. Persentase pengelolaan keuangan bagian kerja sama yang bebas dari temuan material (Bag KS)
        • 14.2.5.3. Persentase pengelolaan keuangan bagian organisasi dan reformasi birokrasi yang bebas dari temuan material (Bag Org RBI)
        • 14.2.5.4. Persentase pengelolaan keuangan bagian pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang bebas dari temuan material (Bag PEP)
      • 14.2.6. Persentase unit kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal (Insp)
      • 14.2.7. Persentase kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan disampaikan tepat waktu (SDMU)
        • 14.2.7.1. Persentase pelaporan BMN yang akurat dan disajikan tepat waktu (Bag RTP)
          • 14.2.7.1.1. Jumlah laporan BMN yang disampaikan tepat waktu (Subag PBMN)
          • 14.2.7.1.2. Laporan Rencana Kebutuhan BMN (Subag PBMN)
        • 14.2.7.2. Persentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disampaikan tepat waktu (Bag Keu)
          • 14.2.7.2.1. Jumlah Laporan Keuangan tingkat Satker yang disusun sesuai Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disampaikan tepat waktu (Subag Ak PK)
          • 14.2.7.2.2. Persentase rekonsiliasi data keuangan dilaksanakan tepat waktu (Subag Ak PK)
          • 14.2.7.2.3. Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Catatan atas Laporan keuangan (SiCALK) (Subag Ak PK)
      • 14.2.8. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material (SDMU)
        • 14.2.8.1. Persentase pengelolaan keuangan Bagian Protokol dan TU Pimpinan yang bebas dari temuan material (Bag TUP)
        • 14.2.8.2. Persentase pengelolaan keuangan Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan yang bebas dari temuan material (Bag RTP)
        • 14.2.8.3. Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti terkait Pengelolaan Barang Milik Negara (Bag RTP)
        • 14.2.8.4. Rasio Rekomendasi Hasil Verifikasi Atas Dokumen Pertanggungjawaban keuangan yang ditindaklanjuti unit kerja (Bag Keu)
          • 14.2.8.4.1. Rasio rekomendasi hasil verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban keuangan yang ditindaklanjuti unit kerja (Subag Ver)
          • 14.2.8.4.2. Jumlah aplikasi Pengembangan Verifikasi Keuangan Online (Subag Ver)
          • 14.2.8.4.3. Persentase Pertanggungjawaban LS Perjalanan Dinas Nominatif yang telah Terverifikasi (Subag Ver)
          • 14.2.8.4.4. Rasio rekomendasi bernilai uang yang telah diterbitkan SKTJM/Surat Ketetapan Pembebanan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Penagihan (Subag Perbend)
        • 14.2.8.5. Persentase Pengelolaan Keuangan Bagian SDM yang bebas dari temuan material (Bag SDM)
        • 14.2.8.6. Persentase hasil reviu SOP Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan yang telah ditindaklanjuti/dimutakhirkan (Bag RTP)
          • 14.2.8.6.1. Persentase SOP pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dimutakhirkan (Subag Perlengkapan)
          • 14.2.8.6.2. Persentase SOP Pengelolaan Barang Milik Negara yang telah dimutakhirkan (Subag PBMN)
        • 14.2.8.7. Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana (Bag RTP)
          • 14.2.8.7.1. Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti terkait pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana (Subag Perlengkapan)
          • 14.2.8.7.2. Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti terkait Pengelolaan Barang Milik Negara (Subag PBMN)
        • 14.2.8.8. Persentase Pengelolaan Keuangan Bagian Keuangan yang bebas dari temuan material (Bag Keu)
          • 14.2.8.8.1. Persentase Pelaporan pajak tepat waktu dan layanan informasi klarifikasi pajak-pajak yang telah dipungut (Subag Perbend)
        • 14.2.8.9. Persentase hasil reviu SOP Pengelolaan Keuangan yang telah ditindaklanjuti/dimutakhirkan (Bag Keu)
          • 14.2.8.9.1. Persentase hasil reviu SOP verifikasi keuangan yang telah ditindaklanjuti/dimutakhirkan (Subag Ver)
          • 14.2.8.9.2. Jumlah Kebijakan tentang Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan (Subag Ver)
          • 14.2.8.9.3. Persentase hasil reviu SOP penyusunan laporan keuangan yang telah ditindaklanjuti/dimutakhirkan (Subag Ak PK)
    • 14.3. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material (RBKunwas)
      • 14.3.1. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan yang material (SesdepD1)
        • 14.3.1.1. Jumlah unit kerja di lingkungan Deputi RB Kunwas yang pertanggungjawaban keuangannya sesuai ketentuan (Bag PKA)
          • 14.3.1.1.1. Persentase pertanggungjawaban keuangan yang tersusun sesuai ketentuan (Subag PA)
    • 14.4. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan yang material (Yanlik)
      • 14.4.1. Tingkat penyerapan anggaran Deputi Bidang Pelayanan Publik (SesdepD4)
        • 14.4.1.1. Persentase penyerapan anggaran Unit Eselon II Deputi Bidang Pelayanan Publik (Bag PKA)
          • 14.4.1.1.1. Persentase Unit Kerja Eselon II dalam mencantumkan perencanaan penganggaran pada perumusan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Publik (Subag PA)
          • 14.4.1.1.2. Jumlah dokumen pengajuan revisi anggaran pada Deputi Bidang Pelayanan Publik (Subag PA)
          • 14.4.1.1.3. Persentase unit kerja Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Publik yang diasistensi penerapan perencanaan penganggaran berbasis elektronik (Subag PA)
          • 14.4.1.1.4. Jumlah draft hasil reviu atas dokumen revisi anggaran Deputi Bidang Pelayanan Publik (Subag PA)
          • 14.4.1.1.5. Jumlah draft dokumen RKA terkait penganggaran yang diselesaikan (Subag PA)
      • 14.4.2. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan yang material (SesdepD4)
        • 14.4.2.1. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan yang material (Bag PKA)
    • 14.5. Persentase Pengelolaan Keuangan (Anggaran) yang Bebas dari Temuan Material (Sesmen)
      • 14.5.1. Presentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material (Insp)
    • 14.6. Persentase Penyerapan Anggaran Kementerian PANRB (Sesmen)
      • 14.6.1. Presentase penyerapan anggaran inspektorat (Insp)
      • 14.6.2. Persentase penyerapan anggaran Biro MKOK (MKOK)
        • 14.6.2.1. Persentase penyerapan anggaran bagian perencanaan kinerja dan penganggaran (Bag Renkinang)
        • 14.6.2.2. Persentase penyerapan anggaran bagian kerja sama (Bag KS)
        • 14.6.2.3. Persentase penyerapan anggaran bagian organisasi dan reformasi birokrasi (Bag Org RBI)
          • 14.6.2.3.1. Persentase penyerapan anggaran subbagian reformasi birokrasi internal (Subag RBI)
          • 14.6.2.3.2. Persentase penyerapan anggaran subbagian organisasi dan tata laksana (Subag OTK)
        • 14.6.2.4. Persentase penyerapan anggaran bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (Bag PEP)
      • 14.6.3. Persentase penyerapan anggaran Biro SDMU (SDMU)
        • 14.6.3.1. Persentase Penyerapan Anggaran Bagian Keuangan (Bag Keu)
          • 14.6.3.1.1. Persentase penyerapan anggaran Bagian Keuangan (Subag Ak PK)
        • 14.6.3.2. Persentase Penyerapan Anggaran Bagian SDM (Bag SDM)
      • 14.6.4. Tingkat penyerapan anggaran (SesdepD3)
        • 14.6.4.1. Jumlah unit kerja di lingkungan Deputi SDM Aparatur yang penyerapan anggarannya diatas 90% (Bag PKA)
          • 14.6.4.1.1. Persentase permintaan revisi anggaran dari unit kerja yang ditindaklanjuti (Subag PA)
          • 14.6.4.1.2. Jumlah Laporan Monev Triwulanan Penyerapan Anggaran (Subag PA)
  • 15. Nilai evaluasi akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB
    • 15.1. Nilai Survei Kepuasan Layanan Sekretariat Kementerian PANRB (Sesmen)
      • 15.1.1. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material (1% dari DIPA yang dikelola) (Hukip)
    • 15.2. Persentase penanganan permasalahan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN dan administrasi pemerintahan (RBKunwas)
    • 15.3. Nilai akuntabilitas Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKunwas)
      • 15.3.1. Predikat Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Deputi RB, Akuntabilitas, dan Pengawasan (SesdepD1)
        • 15.3.1.1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Deputi Rbkunwas (Bag PKA)
          • 15.3.1.1.1. Jumlah draft dokumen perencanaan kinerja Kedeputian RB KUNWAS (PK dan Rencana Aksi) (Subag PK)
          • 15.3.1.1.2. jumlah draf dokumen penganggaran yang tersusun (renja, RKA KL) (Subag PA)
          • 15.3.1.1.3. jumlah unit kerja yang menyusun KAK dan RAB (Subag PA)
          • 15.3.1.1.4. Jumlah unit kerja yang Perjanjian Kinerjanya disusun tepat waktu (Subag PK)
          • 15.3.1.1.5. Persentase permintaan revisi anggaran dari unit kerja yang ditindaklanjuti (Subag PA)
          • 15.3.1.1.6. Jumlah unit kerja yang Rencana Aksinya disusun tepat waktu (Subag PK)
        • 15.3.1.2. Laporan Kinerja Deputi RBKunwas tepat waktu (Bag Adm Pelaporan)
        • 15.3.1.3. Jumlah laporan asesmen kapasitas birokrasi (pusat dan daerah) (Bag PKA)
          • 15.3.1.3.1. Jumlah draft laporan asesmen kapasitas birokrasi (pusat dan daerah) (Subag PK)
          • 15.3.1.3.2. Jumlah Laporan Monev pelaksanaaan assesment kapasitas birokrasi (Subag PK)
        • 15.3.1.4. Laporan Kinerja Sesdep RBKunwas tepat waktu (Bag Adm Pelaporan)
      • 15.3.2. Tingkat penyerapan anggaran Deputi RB Kunwas (SesdepD1)
        • 15.3.2.1. Jumlah unit kerja di lingkungan Deputi RB Kunwas yang penyerapan anggarannya diatas 90% (Bag PKA)
          • 15.3.2.1.1. Jumlah Laporan Monev Triwulanan Pengelolaan Keuangan yang disusun (Subag PA)
          • 15.3.2.1.2. Jumlah Laporan Monev Triwulanan Penyerapan Anggaran (Subag PA)
      • 15.3.3. Jumlah instansi pemerintah yang nilai akuntabilitas kinerjanya baik (Asdep5D1)
    • 15.4. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Balaks)
      • 15.4.1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (SesdepD2)
        • 15.4.1.1. Jumlah dokumen Manajemen Resiko Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Bag PKA)
        • 15.4.1.2. Jumlah Laporan Kinerja Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana yang tepat waktu (Bag Adm Pelaporan)
          • 15.4.1.2.1. Jumlah Rancangan Laporan Kinerja Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Subag Eva Pelaporan)
        • 15.4.1.3. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pembangunan RBI Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Bag Adm Pelaporan)
        • 15.4.1.4. Jumlah Dokumen Monev Rencana Kerja Pembangunan RBI Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Bag Adm Pelaporan)
        • 15.4.1.5. Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang tepat waktu (Bag PKA)
          • 15.4.1.5.1. Jumlah Dokumen RKA Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Subag PA)
          • 15.4.1.5.2. Dokumen Inventarisasi Resiko Pada Kegiatan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (Subag PA)
          • 15.4.1.5.3. Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Subag PK)
          • 15.4.1.5.4. Jumlah dokumen Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Subag PK)
        • 15.4.1.6. Jumlah knowledge sharing pembangunan RBI Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Bag Adm Pelaporan)
          • 15.4.1.6.1. Jumlah layanan knowledge sharing pembangunan ZI (Subag Adm Umum)
        • 15.4.1.7. Jumlah Dokumen penyusunan dan penilaian SKP pada Deputibida ng Kelembagaan dan Tata Laksana (Bag Adm Pelaporan)
          • 15.4.1.7.1. Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penilaian SKP pada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (Subag Adm Umum)
        • 15.4.1.8. Jumlah pelaksanaan Rakor Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (Bag PKA)
          • 15.4.1.8.1. Jumlah Layanan persiapan Rakor Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (Subag PA)
    • 15.5. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pelayanan Publik (Yanlik)
      • 15.5.1. Jumlah kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik (SesdepD4)
        • 15.5.1.1. Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Bag PKA)
        • 15.5.1.2. Jumlah Laporan Hasil Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Bag Adm Pelaporan)
          • 15.5.1.2.1. Jumlah draft Laporan Kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Subag Eva Pelaporan)
      • 15.5.2. Jumlah pelaksanaan Rakor bidang pelayanan publik (SesdepD4)
        • 15.5.2.1. Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Rakor Bidang Pelayanan Publik (Bag PKA)
        • 15.5.2.2. Jumlah Laporan pelaksanaan Rakor Bidang Pelayanan Publik (Bag Adm Pelaporan)
          • 15.5.2.2.1. Jumlah draft laporan pelaksanaan rakor Bidang Pelayanan Publik (Subag Eva Pelaporan)
      • 15.5.3. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pelayanan Publik (SesdepD4)
        • 15.5.3.1. Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Publik yang dikumpulkan tepat waktu (Bag Adm Pelaporan)
          • 15.5.3.1.1. Jumlah draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Pelayanan Publik (Subag Eva Pelaporan)
      • 15.5.4. Jumlah fasilitasi inovasi pelayanan publik yang mengikuti kompetisi internasional (SesdepD4)
        • 15.5.4.1. Jumlah dokumen perencanaan kegiatan Fasilitasi Inovasi Pelayanan Publik yang mengikuti Kompetisi Internasional (Bag PKA)
        • 15.5.4.2. Jumlah Laporan Hasil Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Internasional (Bag Adm Pelaporan)
          • 15.5.4.2.1. Jumlah draft laporan fasilitasi inovasi pelayanan publik yang mengikuti kompetisi internasional (Subag Eva Pelaporan)
      • 15.5.5. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan penganggaran Deputi Bidang Pelayanan Publik (SesdepD4)
        • 15.5.5.1. Jumlah dokumen usulan perencanaan kinerja dan penganggaran Deputi Bidang Pelayanan Publik (Renja, RKA, PK, SKP) (Bag PKA)
          • 15.5.5.1.1. Persentase unit kerja Eselon II pada Deputi Bidang Pelayanan Publik yang menerapkan Perjanjian Kinerja (PK) dalam penilaian kinerja pegawai (Subag PK)
          • 15.5.5.1.2. Jumlah draft dokumen perencanaan kinerja yang diselesaikan (Subag PK)
          • 15.5.5.1.3. Jumlah draft dokumen penelaahan RKA terkait kinerja yang diselesaikan (Subag PK)
          • 15.5.5.1.4. Persentase keselarasan perencanaan kinerja Unit Kerja Eselon II terhadap kinerja Deputi Bidang Pelayanan Publik (Subag PK)
          • 15.5.5.1.5. Persentase Unit Kerja Eselon II yang diasistensi penerapan perencanaan kinerja berbasis elektronik pada Lingkungan Deputi Bidang Pelayanan Publik (Subag PK)
          • 15.5.5.1.6. Jumlah draft dokumen hasil reviu atas dokumen Renstra (Subag PK)
      • 15.5.6. Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja dan anggaran Deputi Bidang Pelayanan Publik (SesdepD4)
        • 15.5.6.1. Jumlah Laporan Pemantauan Kinerja dan Anggaran Deputi Pelayanan Publik tepat waktu (Bag Adm Pelaporan)
          • 15.5.6.1.1. Jumlah draft laporan pemantauan dan evaluasi kinerja dan anggaran Deputi Bidang Pelayanan Publik (Subag Eva Pelaporan)
      • 15.5.7. Persentase PNS Deputi Bidang Pelayanan Publik yang memiliki kategori nilai penilaian kinerja Baik (SesdepD4)
        • 15.5.7.1. Jumlah Laporan SKP Pegawai Deputi Bidang Pelayanan Publik yang memiliki nilai baik (Bag Adm Pelaporan)
          • 15.5.7.1.1. Tingkat kehadiran pegawai Deputi Bidang Pelayanan Publik (Subag Adm Umum)
          • 15.5.7.1.2. Persentase PNS yang tidak melakukan pelanggaran disiplin (Subag Adm Umum)
      • 15.5.8. Jumlah K/L yang melaksanakan Gerakan Indonesia Melayani (Asdep4D4)
        • 15.5.8.1. Jumlah K/L yang melaksanakan Gerakan Indonesia Melayani (Bid Wil III-1)
        • 15.5.8.2. Jumlah K/L yang melaksanakan Gerakan Indonesia Melayani (Bid Wil III-2)
          • 15.5.8.2.1. Jumlah laporan penyiapan bahan K/L yang melaksanakan Gerakan Indonesia Melayani (Subid Koord III-2)
          • 15.5.8.2.2. Jumlah laporan penyiapan bahan K/L yang melaksanakan Gerakan Indonesia Melayani (Subid Pemantauan Eva III-2)
    • 15.6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Deputi SDM Aparatur (SDMA)
      • 15.6.1. Jumlah Dokumen Renstra Deputi SDMA 2020-2024 (SesdepD3)
        • 15.6.1.1. Jumlah dokumen Renstra Deputi SDM Aparatur 2020-2024 (Bag PKA)
          • 15.6.1.1.1. Jumlah draft dokumen perencanaan strategis Deputi SDM Aparatur 2020-2024 (Subag PK)
        • 15.6.1.2. Persentase IP yang dilakukan Sosialisasi Grand Design Pembangunan ASN (Bag PKA)
          • 15.6.1.2.1. Persentase IP yang dilakukan Sosialisasi Grand Design Pembangunan ASN (Subag PK)
      • 15.6.2. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Deputi SDM Aparatur (SesdepD3)
        • 15.6.2.1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan penganggaran tahunan (Bag PKA)
          • 15.6.2.1.1. Jumlah Draft dokumen penganggaran yang tersusun (Renja, RKA-KL) (Subag PA)
          • 15.6.2.1.2. Jumlah draf dokumen perencanaan kinerja Deputi SDM Aparatur (PK, SKP dan Rencana Aksi) (Subag PK)
          • 15.6.2.1.3. Jumlah Unit Kerja yang menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) (Subag PA)
          • 15.6.2.1.4. Jumlah unit kerja yang Perjanjian Kinerjanya disusun tepat waktu (Subag PK)
          • 15.6.2.1.5. Jumlah unit kerja yang Rencana Aksinya disusun tepat waktu (Subag PK)
        • 15.6.2.2. Jumlah Laporan Kinerja Deputi Bidang SDM Aparatur tepat waktu (Bag Adm Pelaporan)
          • 15.6.2.2.1. Jumlah draft Laporan Kinerja Deputi SDM Aparatur (Subag Eva Pelaporan)
        • 15.6.2.3. Jumlah Pengolahan Data dan Pelaporan Evaluasi Kinerja dan Keuangan Deputi SDM Aparatur (Bag Adm Pelaporan)
          • 15.6.2.3.1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Dialog Kinerja Deputi SDMA Per Triwulan (Subag Eva Pelaporan)
          • 15.6.2.3.2. Jumlah unit kerja yang mengisi laporan permantauan kinerja triwulanan tepat waktu (PP 39 dan PMK 249) (Subag Eva Pelaporan)
        • 15.6.2.4. Jumlah Pelaksanaan dan Bahan Koordinasi Dialog Kinerja Deputi SDM Aparatur (Bag PKA)
          • 15.6.2.4.1. Jumlah Bahan Evaluasi Rencana Kinerja pada Pelaksanaan Dialog Kinerja Deputi SDMA Per Triwulan (Subag PK)
          • 15.6.2.4.2. Jumlah Bahan Evaluasi Rencana Anggaran pada Pelaksanaan Dialog Kinerja Deputi SDMA per Triwulan (Subag PA)
        • 15.6.2.5. Jumlah Laporan Kinerja Sesdep Bidang SDM Aparatur tepat waktu (Bag Adm Pelaporan)
          • 15.6.2.5.1. Jumlah draft Laporan Kinerja Sekretariat Deputi SDM Aparatur (Subag Eva Pelaporan)
        • 15.6.2.6. Jumlah pelaporan Monitoring dan Evaluasi Internal dan Eksternal (Monev Bappenas, Monev Keuangan, E-Salam dan E-Penugasan) (Bag Adm Pelaporan)
          • 15.6.2.6.1. Jumlah laporan tindak lanjut monitoring Aplikasi Layanan (E-Penugasan dan E-Salam) (Subag Adm Umum)
        • 15.6.2.7. Jumlah Laporan Pelaksanaan RB Deputi Bidang SDM Aparatur (Bag Adm Pelaporan)
          • 15.6.2.7.1. Jumlah data dukung Pelaksanaan RB Deputi Bidang SDM Aparatur (Subag Adm Umum)
        • 15.6.2.8. Jumlah Buku Tahunan ASN Indonesia 2019 (Bag Adm Pelaporan)
        • 15.6.2.9. Jumlah Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Deputi SDM Aparatur (Bag Adm Pelaporan)
          • 15.6.2.9.1. Jumlah draft Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Deputi Bidang SDM Aparatur (Subag Eva Pelaporan)
          • 15.6.2.9.2. Persentase PNS yang tidak melakukan pelanggaran disiplin (Subag Adm Umum)
          • 15.6.2.9.3. Persentase PNS Deputi Bidang SDM Aparatur yang mengikuti pelatihan minimal 20 JP (Subag Adm Umum)
          • 15.6.2.9.4. Jumlah draft laporan kompilasi yang dikelola (Subag Eva Pelaporan)
        • 15.6.2.10. Jumlah SOP Administrasi dan Pelaporan Deputi SDM Aparatur yang disusun (Bag Adm Pelaporan)
          • 15.6.2.10.1. Jumlah laporan pemantauan pelaksanaan SOP (Subag Adm Umum)
          • 15.6.2.10.2. Persentase layanan dukungan pengajuan Angka Kredit yang dilayani sesuai dengan SOP (Subag Adm Umum)
          • 15.6.2.10.3. Persentase penanganan surat masuk sesuai dengan SOP (Subag Adm Umum)
          • 15.6.2.10.4. Persentase penanganan surat keluar sesuai dengan SOP (Subag Adm Umum)
          • 15.6.2.10.5. Jumlah draft SOP Administrasi dan Pelaporan Deputi Deputi SDM Aparatur yang disusun (Subag Adm Umum)
          • 15.6.2.10.6. Persentase penyediaan pendukung rapat yang dapat dipenuhi sesuai dengan SOP (Subag Adm Umum)
          • 15.6.2.10.7. Persentase layanan dukungan perkantoran yang dapat disediakan sesuai dengan SOP (Subag Adm Umum)
      • 15.6.3. Persentase PNS Deputi Bidang SDM yang memiliki nilai SKP "Baik" (SesdepD3)
        • 15.6.3.1. Persentase PNS Deputi Bidang SDM Aparatur yang memiliki Kategori nilai SKP "baik" (Bag PKA)
          • 15.6.3.1.1. Jumlah unit kerja di Lingkungan Deputi SDM Aparatur yang SKP PNS disampaikan tepat waktu. (Subag PK)
        • 15.6.3.2. Persentase pegawai Deputi SDM Aparatur dengan tingkat kehadiran > 90% (Bag Adm Pelaporan)
          • 15.6.3.2.1. Persentase pegawai Deputi SDM Aparatur dengan tingkat kehadiran > 90% (Subag Adm Umum)
        • 15.6.3.3. Persentase Dokumen SKP 2019 PNS Deputi SDM Aparatur yang disampaikan tepat waktu dan terarsip dengan baik (Bag Adm Pelaporan)
          • 15.6.3.3.1. Jumlah unit kerja di Lingkungan Deputi SDM Aparatur yang Hasil Penilaian SKP PNSnya disampaikan tepat waktu (Subag Eva Pelaporan)
    • 15.7. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Kementerian PANRB (Sesmen)
      • 15.7.1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas kinerja Sekretariat Kementerian PANRB (MKOK)
        • 15.7.1.1. Skor komponen pengukuran kinerja pada nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Kementerian PANRB (Bag PEP)
        • 15.7.1.2. Skor komponen pelaporan pada nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Kementerian PANRB (Bag PEP)
          • 15.7.1.2.1. Jumlah laporan kinerja Sesmen tahunan tepat waktu (Subag PE)
      • 15.7.2. Persentase penyerapan anggaran Biro HUKIP (Hukip)
      • 15.7.3. Nilai akuntabilitas kinerja kementerian PANRB (Insp)
      • 15.7.4. Jumlah unit kerja eselon I yang minimal mendapat mendapat predikat 'A' SAKIP nya (Insp)
    • 15.8. Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Pusat tepat waktu (RBKunwas)
      • 15.8.1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang tepat waktu (Asdep5D1)
    • 15.9. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas)
      • 15.9.1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, dan Pengawasan (SesdepD1)
        • 15.9.1.1. Jumlah SOP Administrasi dan Pelaporan Deputi RBKunwas yang disusun (Bag Adm Pelaporan)
    • 15.10. Jumlah Mal Pelayanan Publik (MPP) yang Baik (Yanlik)
      • 15.10.1. Jumlah Mal Pelayanan Publik di wilayah I yang baik (Asdep2D4)
        • 15.10.1.1. Jumlah kegiatan pendampingan pembentukan MPP (Bid Wil I-1)
        • 15.10.1.2. Jumlah kegiatan pendampingan pembentukan MPP (Bid Wil I-2)
          • 15.10.1.2.1. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pendampingan pembentukan MPP (Subid Koord I-2)
          • 15.10.1.2.2. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pendampingan pembentukan MPP (Subid Pemantauan Eva I-2)
      • 15.10.2. Jumlah Mal Pelayanan Publik di Wilayah II yang baik (Asdep3D4)
        • 15.10.2.1. Jumlah Pendampingan Pembentukan Mal Pelayanan Publik di wilayah II (Bid Wil II-1)
        • 15.10.2.2. Jumlah Pembinaan Pembentukan Mal Pelayanan Publik di wilayah II (Bid Wil II-2)
      • 15.10.3. Jumlah Mal Pelayanan Publik di wilayah III yang baik (Asdep4D4)
        • 15.10.3.1. Jumlah pendampingan pembentukan MPP (Bid Wil III-1)
        • 15.10.3.2. Jumlah pendampingan pembentukan MPP (Bid Wil III-2)
          • 15.10.3.2.1. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pembentukan MPP (Subid Pemantauan Eva III-2)
          • 15.10.3.2.2. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pembentukan MPP (Subid Koord III-2)
      • 15.10.4. Jumlah Instansi Pemerintah dengan tingkat kemudahan berusaha sub-nasional predikat minimal B (Asdep3D4)
        • 15.10.4.1. Jumlah pelaksanaan survei kemudahan berusaha sub-national (Bid Wil II-2)
          • 15.10.4.1.1. Jumlah laporan pelaksanaan survei kemudahan berusaha sub-nasional (Subid Koord II-2)
          • 15.10.4.1.2. Jumlah laporan pelaksanaan survei kemudahan berusaha sub-nasional (Subid Pemantauan Eva II-2)
        • 15.10.4.2. Jumlah pelaksanaan survei kemudahan berusaha sub-national (Bid Wil II-1)
    • 15.11. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Deputi Bidang Pelayanan Publik (Yanlik)
      • 15.11.1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Deputi Bidang Pelayanan Publik (SesdepD4)
        • 15.11.1.1. Jumlah laporan kepuasan masyarakat terhadap Deputi Bidang Pelayanan Publik (Bag Adm Pelaporan)
          • 15.11.1.1.1. Persentase penanganan surat masuk dan surat keluar (Subag Adm Umum)
          • 15.11.1.1.2. Jumlah kegiatan survei kepuasan masyarakat terhadap Deputi Bidang Pelayanan Publik (Subag Adm Umum)
    • 15.12. Skor Nasional Survei Kepuasan Masyarakat (Yanlik)
      • 15.12.1. Jumlah UPP di wilayah I yang nilai SKM nya Baik (Asdep2D4)
        • 15.12.1.1. Jumlah UPP di wilayah I yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (Bid Wil I-1)
        • 15.12.1.2. Jumlah UPP di wilayah I yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (Bid Wil I-2)
        • 15.12.1.3. Jumlah Laporan UPP di wilayah I yang nilai SKM nya Baik (Bid Wil I-1)
        • 15.12.1.4. Jumlah Laporan UPP di wilayah I yang nilai SKM nya Baik (Bid Wil I-2)
          • 15.12.1.4.1. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat pada UPP di wilayah I (Subid Koord I-2)
          • 15.12.1.4.2. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat pada UPP di wilayah I (Subid Pemantauan Eva I-2)
      • 15.12.2. Jumlah UPP di wilayah II yang nilai SKM nya baik (Asdep3D4)
        • 15.12.2.1. Jumlah UPP di wilayah II yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (Bid Wil II-1)
        • 15.12.2.2. Jumlah UPP di wilayah II yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (Bid Wil II-2)
      • 15.12.3. Jumlah UPP di wilayah III yang nilai SKM nya Baik (Asdep4D4)
        • 15.12.3.1. Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) di wilayah III-1 yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (Bid Wil III-1)
        • 15.12.3.2. Jumlah UPP di wilayah III-2 yang melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (Bid Wil III-2)
          • 15.12.3.2.1. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat pada UPP di wilayah III (Subid Pemantauan Eva III-2)
          • 15.12.3.2.2. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat pada UPP di wilayah III (Subid Koord III-2)
    • 15.13. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB (Sesmen)
      • 15.13.1. Skor Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB (MKOK)
        • 15.13.1.1. Skor sub komponen perencanaan strategis pada nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PANRB (Bag Renkinang)
        • 15.13.1.2. Jumlah dokumen renstra di lingkungan Kementerian PANRB dengan kualitas baik (Bag Renkinang)
          • 15.13.1.2.1. Jumlah draf dokumen Renstra di lingkungan Kementerian PANRB dengan kualitas baik (Subag PK)
          • 15.13.1.2.2. Jumlah unit kerja yang mendapat asistensi penyusunan dokumen draf Renstra dengan kualitas baik (Subag PK)
          • 15.13.1.2.3. Jumlah dokumen Renstra yang direviu (Subag PK)
        • 15.13.1.3. Skor sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PANRB (Bag Renkinang)
        • 15.13.1.4. Persentase sasaran dalam dokumen perjanjian kinerja Menteri, Eselon I s.d Eselon II yang selaras dengan Renstra (Bag Renkinang)
          • 15.13.1.4.1. Jumlah draf dokumen perjanjian kinerja Menteri, Eselon I s.d Eselon II yang 85% sasarannya selaras dengan Renstra (Subag PK)
          • 15.13.1.4.2. Jumlah unit kerja yang mendapat asistensi penyusunan dokumen draf PK yang selaras dengan Renstra (Subag PK)
        • 15.13.1.5. Jumlah dokumen rencana aksi yang selaras dengan perjanjian kinerja Eselon II (Bag Renkinang)
          • 15.13.1.5.1. Jumlah draf dokumen rencana aksi yang selaras dengan perjanjian kinerja Eselon II (Subag PK)
          • 15.13.1.5.2. Jumlah unit kerja yang mendapat asistensi penyusunan draf dokumen rencana aksi yang selaras dengan perjanjian kinerja Eselon II (Subag PK)
        • 15.13.1.6. Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan anggaran (RKP, Renja, RKA, Proyeksi Penyerapan Anggaran, Alokasi Anggaran dan Revisi Anggaran) yang selaras dan tepat waktu (Bag Renkinang)
          • 15.13.1.6.1. Jumlah draf dokumen perencanaan penganggaran (RKA dan KPJM dan Revisi RKA) yang diselesaikan (Subag Anggrn)
          • 15.13.1.6.2. Tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan anggaran (RKA) (Subag Anggrn)
          • 15.13.1.6.3. Jumlah draf dokumen hasil penelitian dan penelaahan atas dokumen perencanaan anggaran (TOR, RAB, Proyeksi Penyerapan Anggaran, Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, Pagu Alokasi Anggaran) (Subag Anggrn)
          • 15.13.1.6.4. Jumlah asistensi yang diberikan kepada unit kerja terkait penyusunan dokumen perencanaan anggaran (RKA dan Revisi RKA) (Subag Anggrn)
          • 15.13.1.6.5. Jumlah draf dokumen perencanaan kinerja (RKP dan Renja) yang diselesaikan (Subag PK)
        • 15.13.1.7. Skor penguatan akuntabilitas pada indeks RB (Bag Renkinang)
      • 15.13.2. Skor Komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB (MKOK)
      • 15.13.3. Skor Komponen Pengukuran Kinerja pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB (MKOK)
        • 15.13.3.1. Skor sub komponen pemenuhan pengukuran pada nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PANRB (Bag PEP)
        • 15.13.3.2. Jumlah dokumen IKU yang disusun (Bag PEP)
        • 15.13.3.3. Skor sub komponen kualitas pengukuran pada nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PANRB (Bag PEP)
        • 15.13.3.4. Persentase IKU Es. I yang memenuhi kriteria indikator yang baik (Bag PEP)
        • 15.13.3.5. Jumlah unit kerja yang telah melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara berkala (Bag PEP)
        • 15.13.3.6. Skor sub komponen implementasi pengukuran pada nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PANRb (Bag PEP)
      • 15.13.4. Skor Komponen Pelaporan pada Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PANRB (MKOK)
        • 15.13.4.1. Skor sub komponen pemenuhan pelaporan pada nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PANRB (Bag PEP)
          • 15.13.4.1.1. Jumlah dokumen bahan laporan pemantauan dan evaluasi kinerja dan anggaran triwulan (eksternal) yang telah divalidasi (Subag PE)
          • 15.13.4.1.2. Jumlah dokumen bahan laporan pemantauan dan evaluasi kinerja dan anggaran triwulanan (internal) yang telah divalidasi (Subag PPDK)
        • 15.13.4.2. Jumlah laporan kinerja Kementerian yang disampaikan tepat waktu (Bag PEP)
        • 15.13.4.3. Skor sub komponen penyajian informasi kinerja pada nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PANRB (Bag PEP)
        • 15.13.4.4. Persentase Laporan Kinerja Kementerian yang menyajikan informasi capaian kinerja evaluasi analisis yang baik (Bag PEP)
        • 15.13.4.5. Skor sub komponen pemanfaatan informasi kinerja pada nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PANRB (Bag PEP)
      • 15.13.5. Persentase unit kerja yang telah menerapkan manajemen kinerja berbasis elektronik (MKOK)
        • 15.13.5.1. Jumlah aplikasi perencanaan kinerja dan anggaran yang dikembangkan (Bag Renkinang)
        • 15.13.5.2. Persentase unit kerja yang melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja berbasis elektronik (Bag PEP)
          • 15.13.5.2.1. Persentase unit kerja yang diasistensi penerapan pemantauan, evaluasi, laporan kinerja, dan anggaran triwulan (eksternal) berbasis elektronik (Subag PE)
2018 © KemenPANRB - BATAN