Dashboard

Tahun Anggaran : 

TARGET DAN REALISASI ANGGARAN

Chart will load here Chart will load here

CASECADING INDIKATOR KINERJA

  • 1. Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan nasional [Target : ]
    • 1.1. Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan Kementerian PANRB ()
    • 1.2. Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan nasional (Balaks)
    • 1.3. Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan nasional (Balaks)
      • 1.3.1. Persentase penyelesaian penataan kelembagaan dan tata laksana K/L bidang perekonomian, kemaritiman dan investasi (Asdep4D2)
    • 1.4. Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan Kementerian PANRB ()
  • 2. Persentase K/L/Pemda dengan indeks maturitas SPBE "Baik" ke atas [Target : ]
    • 2.1. Persentase K/L/Pemda dengan indeks maturitas SPBE "Baik" ke atas (Balaks)
      • 2.1.1. Jumlah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang memperoleh predikat SPBE "Baik" ke atas (Asdep2D2)
      • 2.1.2. Jumlah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang memperoleh predikat SPBE "Baik" ke atas (Asdep2D2)
      • 2.1.3. Jumlah Portal Arsitektur SPBE (Asdep2D2)
      • 2.1.4. Jumlah kebijakan tentang penerapan SPBE (Asdep2D2)
      • 2.1.5. Jumlah kebijakan tentang penerapan SPBE (Asdep2D2)
      • 2.1.6. Jumlah Portal Arsitektur SPBE (Asdep2D2)
      • 2.1.7. Jumlah aplikasi umum yang ditetapkan (Asdep2D2)
      • 2.1.8. Jumlah aplikasi umum yang ditetapkan (Asdep2D2)
    • 2.2. Persentase K/L/Pemda dengan indeks maturitas SPBE "Baik" ke atas (Balaks)
  • 3. Indeks SPBE Nasional [Target : ]
    • 3.1. Indeks SPBE nasional (Balaks)
      • 3.1.1. Jumlah Naskah Akademik tentang UU SPBE (Asdep2D2)
      • 3.1.2. Jumlah Naskah Akademik tentang UU SPBE (Asdep2D2)
    • 3.2. Indeks SPBE nasional (Balaks)
    • 3.3. Indeks SPBE Nasional (Balaks)
    • 3.4. Persentase K/L/Pemda dengan indeks maturitas SPBE "Baik" ke atas (Balaks)
  • 4. Organization Culture Health Index [Target : ]
    • 4.1. Organization Culture Health Index (SDMA)
    • 4.2. Organization Culture Health Index (SDMA)
    • 4.3. Indeks BerAKHLAK (SDMA)
  • 5. Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional [Target : ]
  • 6. Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik" [Target : ]
    • 6.1. Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik" (RBKunwas)
    • 6.2. Persentase Instansi Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik" (RBKunwas)
  • 7. Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis [Target : ]
    • 7.1. Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis (RBKunwas)
      • 7.1.1. Jumlah kawasan prioritas yang berhasil mendapatkan predikat Zona Integritas Kawasan (Asdep3D1)
      • 7.1.2. Jumlah kawasan prioritas yang berhasil mendapatkan predikat Zona Integritas Kawasan (Asdep3D1)
      • 7.1.3. Jumlah kawasan prioritas yang berhasil mendapatkan predikat Zona Integritas Kawasan (Asdep3D1)
      • 7.1.4. Persentase Instansi Pemerintah yang mengimplementasikan kebijakan ZI (Asdep2D1)
      • 7.1.5. Persentase Instansi Pemerintah yang mengimplementasikan kebijakan ZI (Asdep2D1)
      • 7.1.6. Jumlah unit kerja percontohan di wilayah I yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis (Asdep3D1)
      • 7.1.7. Jumlah unit kerja percontohan di wilayah I yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis (Asdep3D1)
      • 7.1.8. Jumlah unit kerja percontohan di wilayah I yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis (Asdep3D1)
      • 7.1.9. Persentase unit kerja yang dilakukan survei hasil RBZI memenuhi syarat (Asdep2D1)
      • 7.1.10. Persentase unit kerja yang dilakukan survei hasil RBZI memenuhi syarat (Asdep2D1)
    • 7.2. Jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis (RBKunwas)
  • 8. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional [Target : ]
    • 8.1. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional (Yanlik)
      • 8.1.1. Persentase Instansi Pemerintah yang nilai IPPnya baik (SesdepD4)
      • 8.1.2. Persentase Instansi Pemerintah yang nilai IPPnya baik (Asdep2D4)
      • 8.1.3. Persentase Instansi Pemerintah yang nilai IPPnya baik (Asdep2D4)
      • 8.1.4. Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan ketepatan waktu penyelesaian pertanggungjawaban (SesdepD4)
    • 8.2. Persentase Referensi Arsitektur Layanan (RAL) sektor publik yang proses bisnisnya terstandarisasi dan terkodefikasi (Yanlik)
      • 8.2.1. Persentase Referensi Arsitektur Layanan (RAL) Sektor Publik yang proses bisnisnya terstandarisasi dan terkodefikasi (Asdep2D4)
      • 8.2.2. Persentase Referensi Arsitektur Layanan (RAL) Sektor Publik yang proses bisnisnya terstandarisasi dan terkodefikasi (Asdep2D4)
    • 8.3. Persentase Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mampu mendorong peningkatan investasi dan kemudahan pelayanan (Yanlik)
    • 8.4. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nasional (Yanlik)
    • 8.5. Persentase inovasi yang direplikasi (Yanlik)
    • 8.6. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional (Yanlik)
    • 8.7. Persentase Referensi Arsitektur Layanan (RAL) sektor publik yang proses bisnisnya terstandarisasi dan terkodefikasi (Yanlik)
    • 8.8. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nasional (Yanlik)
    • 8.9. Persentase Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mampu mendorong peningkatan investasi dan kemudahan pelayanan (Yanlik)
    • 8.10. Persentase inovasi yang direplikasi (Yanlik)
    • 8.11. Persentase pengaduan melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! yang selesai ditindaklanjuti (Yanlik)
      • 8.11.1. Persentase pengaduan melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! yang selesai ditindaklanjuti (Asdep2D4)
      • 8.11.2. Jumlah Rebranding Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu sebagai Knowledge Management Sistem Informasi Pelayanan Publik (Asdep2D4)
      • 8.11.3. Persentase pengaduan melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! yang selesai ditindaklanjuti (Asdep2D4)
      • 8.11.4. Persentase pengaduan melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! yang selesai ditindaklanjuti (Asdep2D4)
    • 8.12. Persentase pengaduan melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! yang selesai ditindaklanjuti (Yanlik)
  • 9. Nilai Pelaksanaan RB Nasional [Target : ]
    • 9.1. Persentase rencana aksi Reformasi Birokrasi Tematik Prioritas tahun berjalan yang terlaksana (RBKunwas)
    • 9.2. Persentase rencana aksi Reformasi Birokrasi Tematik Prioritas tahun berjalan yang terlaksana (RBKunwas)
  • 10. Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki indeks Reformasi Birokrasi "Baik"(kategori "B" ke atas) [Target : ]
    • 10.1. Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki nilai indeks Reformasi Birokrasi " Baik " ( kategori "B" ke atas) (RBKunwas)
      • 10.1.1. Persentase Instansi Pemerintah yang mengimplementasikan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi (Asdep1D1)
      • 10.1.2. Jumlah Instansi Pemerintah di Wilayah II yang memiliki nilai indeks RB "Baik" (kategori "B" ke atas) (Asdep4D1)
      • 10.1.3. Jumlah Instansi Pemerintah di Wilayah I yang memiliki nilai indeks RB "Baik" (kategori "B" ke atas) (Asdep3D1)
      • 10.1.4. Jumlah kebijakan penguatan reformasi birokrasi (Asdep1D1)
      • 10.1.5. Jumlah Instansi Pemerintah di Wilayah III yang akuntabilitas kinerjanya "Baik" (kategori "B" ke atas) (Asdep5D1)
      • 10.1.6. Jumlah Instansi Pemerintah di Wilayah I yang memiliki nilai indeks RB "Baik" (kategori "B" ke atas) (Asdep3D1)
      • 10.1.7. Persentase Instansi Pemerintah yang mengimplementasikan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi (Asdep1D1)
      • 10.1.8. Jumlah Instansi Pemerintah di Wilayah II yang memiliki nilai indeks RB "Baik" (kategori "B" ke atas) (Asdep4D1)
      • 10.1.9. Jumlah Instansi Pemerintah di Wilayah III yang akuntabilitas kinerjanya "Baik" (kategori "B" ke atas) (Asdep5D1)
      • 10.1.10. Jumlah Instansi Pemerintah di Wilayah I yang memiliki nilai indeks RB "Baik" (kategori "B" ke atas) (Asdep3D1)
      • 10.1.11. Jumlah kebijakan penguatan reformasi birokrasi (Asdep1D1)
      • 10.1.12. Jumlah Instansi Pemerintah di Wilayah II yang memiliki nilai indeks RB "Baik" (kategori "B" ke atas) (Asdep4D1)
      • 10.1.13. Jumlah Instansi Pemerintah di Wilayah III yang akuntabilitas kinerjanya "Baik" (kategori "B" ke atas) (Asdep5D1)
      • 10.1.14. Jumlah Kab/Kota yang meningkat predikatnya menjadi B atas pembinaan tim asistensi RB daerah (Asdep3D1)
      • 10.1.15. Jumlah Kab/Kota yang meningkat predikatnya menjadi B atas pembinaan tim asistensi RB daerah (Asdep3D1)
    • 10.2. Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki nilai indeks Reformasi Birokrasi " Baik " ( kategori "B" ke atas) (RBKunwas)
  • 11. Skor peringkat komposit efektivitas kelembagaan Kementerian PANRB [Target : ]
  • 12. Indeks SPBE Kementerian PANRB [Target : ]
    • 12.1. Indeks SPBE Kementerian PANRB ()
      • 12.1.1. Skor kebijakan internal SPBE ()
      • 12.1.2. Skor kebijakan internal SPBE ()
      • 12.1.3. Skor tata kelola SPBE ()
      • 12.1.4. Skor tata kelola SPBE ()
      • 12.1.5. Skor manajemen SPBE ()
      • 12.1.6. Skor manajemen SPBE ()
      • 12.1.7. Skor layanan SPBE ()
      • 12.1.8. Skor layanan SPBE ()
    • 12.2. Indeks SPBE Kementerian PANRB ()
  • 13. Indeks Sistem Merit Kementerian PANRB [Target : ]
  • 14. Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PANRB [Target : ]
  • 15. Nilai Implementasi SAKIP Kementerian PANRB [Target : ]
    • 15.1. Nilai akuntabilitas kinerja Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Balaks)
    • 15.2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Balaks)
    • 15.3. Nilai akuntabilitas Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKunwas)
    • 15.4. Nilai akuntabilitas kinerja Deputi SDM Aparatur (SDMA)
      • 15.4.1. Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang SDM Aparatur (SesdepD3)
      • 15.4.2. Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang SDM Aparatur (SesdepD3)
      • 15.4.3. Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang SDM Aparatur (SesdepD3)
    • 15.5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Balaks)
    • 15.6. Nilai akuntabilitas Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKunwas)
    • 15.7. Nilai akuntabilitas kinerja Deputi SDM Aparatur (SDMA)
  • 16. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian PANRB [Target : ]
    • 16.1. Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Balaks)
    • 16.2. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKunwas)
      • 16.2.1. Jumlah Instansi Pemerintah di Wilayah III yang memiliki nilai indeks RB "Baik" (kategori "B" ke atas) (Asdep5D1)
      • 16.2.2. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (SesdepD1)
      • 16.2.3. Jumlah Instansi Pemerintah di Wilayah III yang memiliki nilai indeks RB "Baik" (kategori "B" ke atas) (Asdep5D1)
      • 16.2.4. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (SesdepD1)
      • 16.2.5. Jumlah Instansi Pemerintah di Wilayah III yang memiliki nilai indeks RB "Baik" (kategori "B" ke atas) (Asdep5D1)
    • 16.3. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Deputi SDM Aparatur (SDMA)
    • 16.4. Nilai pelaksanaan RB Sekretariat Kementerian PANRB ()
      • 16.4.1. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kementerian PANRB ()
      • 16.4.2. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kementerian PANRB ()
    • 16.5. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Deputi Bidang Pelayanan Publik (Yanlik)
    • 16.6. Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana (Balaks)
    • 16.7. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RBKunwas)
    • 16.8. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Deputi SDM Aparatur (SDMA)
    • 16.9. Nilai pelaksanaan RB Sekretariat Kementerian PANRB ()
    • 16.10. Nilai pelaksanaan reformasi birokrasi Deputi Bidang Pelayanan Publik (Yanlik)
      • 16.10.1. Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pelayanan Publik (SesdepD4)
      • 16.10.2. test test (SesdepD4)
    • 16.11. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Kementerian PANRB ()
      • 16.11.1. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Kementerian PANRB ()
      • 16.11.2. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Kementerian PANRB ()
    • 16.12. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pelayanan Publik (Yanlik)
    • 16.13. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Kementerian PANRB ()
    • 16.14. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pelayanan Publik (Yanlik)
  • 17. Opini BPK [Target : ]
    • 17.1. Opini BPK ()
      • 17.1.1. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material ()
      • 17.1.2. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material ()
    • 17.2. Opini BPK ()
  • 18. Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB [Target : ]
    • 18.1. Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB ()
    • 18.2. Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB ()
    • 18.3. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Deputi Bidang Kelembagaan (Balaks)
      • 18.3.1. Tingkat kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (SesdepD2)
      • 18.3.2. Tingkat kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (SesdepD2)
    • 18.4. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas)
    • 18.5. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Deputi Bidang SDM Aparatur (SDMA)
    • 18.6. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Deputi Bidang Pelayanan Publik (Yanlik)
    • 18.7. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Deputi Bidang Kelembagaan (Balaks)
    • 18.8. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas)
    • 18.9. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Deputi Bidang SDM Aparatur (SDMA)
    • 18.10. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Deputi Bidang Pelayanan Publik (Yanlik)
    • 18.11. Tingkat Kepuasan Penerima layanan terhadap pelayanan Sekretariat Kementerian PANRB ()
      • 18.11.1. Persentase pelaksanaan kerja sama yang sesuai dengan perencanaan kerja sama ()
      • 18.11.2. Persentase pelaksanaan kerja sama yang sesuai dengan perencanaan kerja sama ()
      • 18.11.3. Tingkat kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan Biro MKK ()
      • 18.11.4. Tingkat kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan Biro MKK ()
    • 18.12. Tingkat Kepuasan Penerima layanan terhadap pelayanan Sekretariat Kementerian PANRB ()
2018 © KemenPANRB - BATAN