Dashboard

  1. Dashboard
Tahun Anggaran : 

TARGET DAN REALISASI ANGGARAN

Chart will load here Chart will load here

CASCADING INDIKATOR KINERJA

  • 1. Persentase pemenuhan kebutuhan aspek tata kelola pendukung pencapaian prioritas presiden [Target : 100%]
    • 1.1. IP yang telah mengimplementasikan sistem pengelolaan konflik kepentingan berkategori minimal "Baik" (RBKunwas)
      • 1.1.1. Jumlah Sistem Informasi yang Siap Digunakan (Asdep1D1)
      • 1.1.2. Jumlah pedoman teknis terkait Evaluasi Konflik Kepentingan (Asdep1D1)
    • 1.2. Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki nilai indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat minimal "Sangat Baik" (kategori "BB" ke atas) (Prioritas Kementerian) (RBKunwas)
    • 1.3. Persentase K/L yang memiliki unit kerja berpredikat WBBM (RBKunwas)
    • 1.4. Persentase IP yang memenuhi Kriteria RB Tematik minimal "Baik" (RBKunwas)
    • 1.5. Persentase Pemda yang memiliki unit kerja berpredikat minimal WBK (RBKunwas)
    • 1.6. Persentase penyelesaian intervensi Deputi SDM Aparatur terhadap shared outcome (SDMA)
      • 1.6.1. Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas (Gaji Ke-13) (Asdep 1 D3 (baru))
      • 1.6.2. Jumlah Kebijakan terkait Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai ASN (Asdep3D3 (baru))
      • 1.6.3. Jumlah Kebijakan terkait Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai ASN pada Program Prioritas Presiden (Asdep3D3 (baru))
      • 1.6.4. Jumlah Modul Platform Digital Manajemen ASN Versi 3.0. yang dikembangkan (Asdep4D3 (baru))
    • 1.7. Persentase Standar Pelayanan Program Prioritas Presiden yang Disederhanakan (Yanlik)
  • 2. Persentase pemenuhan standar, kriteria, dan rekomendasi pada setiap Legal Instrument aksesi OECD terkait Kementerian PANRB [Target : 30%]
    • 2.1. Persentase Pemenuhan Standar, Kriteria, dan Rekomendasi Pada Legal Instrument Bidang Pelayanan Publik (Yanlik)
  • 3. Indeks Kapabilitas Kelembagaan Nasional [Target : 1,80]
    • 3.1. Indeks Kapabilitas Kelembagaan Nasional (Balaks)
      • 3.1.1. Persentase penyelesaian penataan kelembagaan K/L bidang Polhukam yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses berbasis kinerja (Asdep3D2)
      • 3.1.2. Persentase penyelesaian penataan kelembagaan K/L bidang Perekonomian, dan infrastruktur yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses berbasis kinerja (Asdep4D2)
      • 3.1.3. Persentase penyelesaian penataan kelembagaan K/L bidang pembangunan manusia, dan pemberdayaan masyarakat yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses berbasis kinerja (Asdep5D2)
      • 3.1.4. Persentase penyelesaian penataan kelembagaan K/L bidang pangan, dan pembangunan kewilayahan, serta Pemda Wilayah IV yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses berbasis kinerja (483700)
    • 3.2. Persentase Penilaian Kapabilitas Kelembagaan K/L/Pemda dengan tingkat maturitas "berkembang" (Balaks)
      • 3.2.1. Jumlah K/L bidang Polhukam dan Pemda wilayah I yang tingkat maturitas kapabilitas kelembagaannya minimal "berkembang (developed)" (Asdep3D2)
      • 3.2.2. Jumlah K/L bidang perekonomian dan infrastruktur, serta Pemda wilayah II yang tingkat maturitas kapabilitas kelembagaannya minimal "berkembang (developed)" (Asdep4D2)
      • 3.2.3. Jumlah K/L bidang pembangunan manusia dan pemberdayaan masyarakat, serta Pemda wilayah III yang tingkat maturitas kapabilitas kelembagaannya minimal "berkembang (developed)" (Asdep5D2)
      • 3.2.4. Jumlah K/L bidang pangan, serta Pemda wilayah IV yang tingkat maturitas kapabilitas kelembagaannya minimal "berkembang (developed)" (483700)
  • 4. Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional [Target : 71]
    • 4.1. Persentase IP yang memiliki nilai Akuntabilitas Kinerja dengan predikat minimal "Sangat Baik" (RBKunwas)
      • 4.1.1. Jumlah RPerpres tentang Penguatan APIP (Asdep1D1)
    • 4.2. Persentase IP prioritas kementerian yang memiliki nilai Akuntabilitas Kinerja dengan predikat minimal "Sangat Baik" (RBKunwas)
  • 5. Indeks Pemerintah Digital Nasional [Target : 1,70]
  • 6. Indeks Sistem Merit Nasional [Target : 0,62]
    • 6.1. Indeks Sistem Merit ASN Nasional (SDMA)
    • 6.2. Persentase Instansi Pemerintah yang Indeks Sistem Merit Minimal "Menengah" (SDMA)
      • 6.2.1. Jumlah Rancangan Peraturan Menteri terkait Pedoman Penguatan Budaya Kerja ASN (Asdep5D3 (baru))
      • 6.2.2. Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Pengembangan Kompetensi dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal “Menengah” (Asdep5D3 (baru))
      • 6.2.3. Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Budaya Kerja dan Citra Institusi ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal “Menengah” (Asdep5D3 (baru))
      • 6.2.4. Jumlah Rekomendasi Kebijakan terkait Kompetensi Digital ASN (Asdep5D3 (baru))
      • 6.2.5. Jumlah Rancangan Peraturan Menteri terkait Tugas Belajar PNS (Asdep5D3 (baru))
      • 6.2.6. Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Disiplin, Pemberhentian, dan Upaya Administratif dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal “Menengah” (Asdep5D3 (baru))
      • 6.2.7. Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Manajemen Talenta dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal “Menengah” (Asdep2D3)
      • 6.2.8. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Mobilitas Talenta Nasional dan Komite Talenta Nasional (KTN) (Asdep2D3)
      • 6.2.9. Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Standardisasi Jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal “Menengah” (Asdep2D3)
      • 6.2.10. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penataan Jabatan ASN tindak lanjut RPP MASN (arsitektur jabatan ASN) (Asdep2D3)
      • 6.2.11. Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Pemberian Penghargaan dan Pengakuan Bagi ASN (Asdep 1 D3 (baru))
      • 6.2.12. Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Penghargaan dan Pengakuan dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal “Menengah” (Asdep 1 D3 (baru))
      • 6.2.13. Persentase usulan penetapan kebijakan Hak Keuangan LNS dan Kebijakan Tunjangan Jabatan Fungsional yang telah ditindaklanjuti (Asdep 1 D3 (baru))
      • 6.2.14. Jumlah Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Pengelolaan Kinerja (Revisi PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022) (Asdep 1 D3 (baru))
      • 6.2.15. Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Pengelolaan Kinerja dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal “Menengah” (Asdep 1 D3 (baru))
      • 6.2.16. Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Pensiun (Asdep 1 D3 (baru))
      • 6.2.17. Jumlah Naskah Akademik Revisi Peraturan Menteri terkait Evaluasi Jabatan (Asdep 1 D3 (baru))
      • 6.2.18. Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Standardisasi Jabatan dalam Indeks Sistem Merit ASN minimal “menengah” (Asdep3D3 (baru))
      • 6.2.19. Persentase Instansi Pemerintah yang menerapkan kebijakan Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN (Asdep4D3 (baru))
      • 6.2.20. Persentase Instansi Pemerintah yang Aspek Digitalisasi Manajemen ASN dalam Indeks Sistem Merit ASN Minimal “Menengah” (Asdep4D3 (baru))
  • 7. Indeks Pelayanan Publik Nasional [Target : 3,84]
    • 7.1. Jumlah IP yang menerapkan pelayanan life event pada fase kelahiran melalui pendekatan no wrong door policy (Yanlik)
      • 7.1.1. Jumlah Instansi Pemerintah yang Menyelenggarakan Pelayanan Publik Inklusif dan Ramah Kelompok Rentan (Asdep3D4)
      • 7.1.2. Jumlah IP yang menerapkan pelayanan life event pada fase kelahiran melalui pendekatan no wrong door policy (Asdep3D4)
      • 7.1.3. Jumlah Instansi Pemerintah Daerah dengan Mal Pelayanan Publik Predikat "Baik" dan "Prima" (Asdep3D4)
      • 7.1.4. Jumlah Instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik (Asdep3D4)
    • 7.2. Indeks Pelayanan Publik K/L (Yanlik)
      • 7.2.1. Nilai Pada Indikator Tata Kelola yang Berkaitan Dengan Substansi Kebijakan Pelayanan (Asdep1D4)
      • 7.2.2. Nilai Pada Indikator Tata Kelola yang Berkaitan Dengan Substansi Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif (Asdep3D4)
      • 7.2.3. Nilai Pada Indikator Tata Kelola yang Berkaitan Dengan Substansi Pemberdayaan Partisipasi Publik (Asdep4D4)
      • 7.2.4. Nilai Pada Indikator Tata Kelola yang Berkaitan Dengan Substansi Inovasi Pelayanan Publik (Asdep5D4)
      • 7.2.5. Jumlah IP yang melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (485700)
      • 7.2.6. Fasilitasi penyelesaian permasalahan antar penyelenggara pelayanan publik (485700)
    • 7.3. Persentase IP yang Telah Menindaklanjuti Hasil SKM (Yanlik)
      • 7.3.1. Jumlah IP Menyelenggarakan SKM Online melalui skm.go.id (Asdep4D4)
      • 7.3.2. Persentase IP yang Telah Menindaklanjuti Hasil SKM (Asdep4D4)
    • 7.4. Persentase IP yang Menindaklanjuti Pengaduan LAPOR! sesuai Service Level Agreement (SLA) (Yanlik)
      • 7.4.1. Persentase IP yang Menindaklanjuti Pengaduan LAPOR! sesuai Service Level Agreement (SLA) (Asdep4D4)
      • 7.4.2. Presentase Pengaduan yang Diselesaikan (clearance rate) (Asdep4D4)
    • 7.5. Indeks Pelayanan Publik Provinsi (Yanlik)
    • 7.6. Jumlah Inovasi yang Dilakukan Replikasi dan/atau Scaling Up Instansional/Regional/Nasional (Yanlik)
      • 7.6.1. Jumlah inovasi yang rencana aksi replikasi dan/atau scaling up nya telah ditindaklanjuti (Asdep5D4)
      • 7.6.2. Jumlah Instansi Pemerintah yang memanfaatkan JIPPNAS (Asdep5D4)
      • 7.6.3. Jumlah inovasi yang difasilitasi mengikuti kompetisi tingkat internasional (Asdep5D4)
    • 7.7. Persentase IP yang Telah Menindaklanjuti Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) (Yanlik)
      • 7.7.1. Persentase IP yang Telah Menindaklanjuti Hasil Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP) (Asdep4D4)
    • 7.8. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten (Yanlik)
    • 7.9. Indeks Pelayanan Publik Kota (Yanlik)
    • 7.10. Jumlah IP yang Menerapkan Pembinaan Karir Berbasis Nilai IPP bagi Penanggungjawab Pelayanan Publik dan Pimpinan Organisasi Penyelenggara (OP) yang Menyelenggarakan Pelayanan (Yanlik)
      • 7.10.1. Jumlah IP yang Menerapkan Pembinaan Karir Berbasis Nilai IPP bagi Penanggungjawab Pelayanan Publik dan Pimpinan Organisasi Penyelenggara (OP) yang Menyelenggarakan Pelayanan (485700)
  • 8. Indeks Kapabilitas Kelembagaan Kementerian PANRB [Target : 1,90]
  • 9. Indeks Pemerintah Digital Kementerian PANRB [Target : 1,70]
  • 10. Indeks Sistem Merit Kementerian PANRB [Target : 0,96]
    • 10.1. Presentase SDM Deputi RBKUNwas yang berkinerja Baik (RBKunwas)
  • 11. Nilai Implementasi SAKIP tingkat Kementerian PANRB [Target : 82,69]
    • 11.1. Nilai Implementasi AKIP Deputi RBKunwas (RBKunwas)
      • 11.1.1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (SesdepD1)
  • 12. Opini BPK [Target : WTP]
  • 13. Skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) [Target : 95,37]
    • 13.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang RBKunwas (RBKunwas)
  • 14. Skor maturitas SPIP Kementerian PANRB [Target : 3,90]
    • 14.1. Skor Maturitas SPIP Deputi RBKunwas (RBKunwas)
      • 14.1.1. Nilai Maturitas SPIP Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, Dan Pengawasan (SesdepD1)
  • 15. Indeks Pelayanan Publik Kementerian PANRB [Target : 4,29]
    • 15.1. Indeks Pelayanan Publik Deputi RBKunwas/SKM (RBKunwas)
      • 15.1.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, Dan Pengawasan (SesdepD1)
2018 © KemenPANRB - BATAN